Prakarsa StAR PBB Bukan Hanya Terkait Soeharto

Jakarta - Prakarsa yang digalang PBB dan Bank Dunia untuk memulangkan harta koruptor di luar negeri (Stolen Asset Recovery Initiative/StAR), tidak semata terkait rilis PBB yang menyatakan Soeharto sebagai koruptor kelas wahid. Pemerintah bahkan belum tahu adanya daftar itu. Demikian kata Menlu Hasan Wirajuda usai mengikuti rapat kabinet terbatas membahas persiapan delegasi RI dalam Sidang Umum PBB pekan depan. Ratas berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/9/2007). "Saya kira mereka tidak melihat demikian. Kita juga tidak tahu persis list itu. Tapi Bank Dunia tahu Indonesia mengalami persoalan dengan larinya uang-uang yang dikorupsi ke luar negeri. Jadi ini bukan hanya kaitan dengan Soeharto," ujar Menlu Wirajuda. Pemerintah RI antusias dengan rencana PBB dan Bank Dunia membantu negara-negara berkembang melacak harta hasil korupsi yang ada di bank-bank negara maju dan lalu memulangkan. Sebuah tim akan menemui Bank Dunia di Washington dalam satu dua hari ini. "Kita ingin memperoleh kejelasan apa yang bisa dipertautkan dengan kepentingan RI. Kita juga akan bicara mengenai pelatihan asset tracing and recovery. Kita memerlukan keahlian dan pengetahuan itu, di mana dalam hal ini Bank Dunia memang menawarkan bantuan," sambung Wirajuda. Bahkan di sela-sela jadwal Sidang Umum PBB pekan depan di New York, Presiden Susilo B Yudhoyono (SBY) berencana menyempatkan diri menemui Presiden Bank Dunia Robert Zoellick untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. "Ada kemungkinan Presiden SBY akan bertemu dengan Presiden Bank Dunia. terutama untuk meminta kejelasan bagaimana rencana mereka mengenai ini," ujarnya. (lh/nrl)