Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan perubahan sistem pilkada tersebut merupakan ide lama Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"Ini ide lama Cak Imin dan sudah diusulkan PKB bahkan sebelum pilkada kemarin," kata Daniel Johan kepada wartawan, Senin (22/12/2025).
Daniel menilai biaya pilkada saat ini sangat tinggi. Menurut dia, dengan mengubah sistem pilkada, biaya politik juga akan bisa ditekan.
"Mengingat biaya pilkada yang sangat besar dan mahal, saya rasa memungkinkan untuk dijalankan dan menjadi bagian dari perbaikan sistem pemilu," ujarnya.
Anggota Komisi IV DPR ini mengatakan dengan perubahan sistem pilkada diharapkan dapat menekan kasus korupsi kepala daerah. Diketahui, selama dua bulan terakhir, empat kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
"Benar (menekan korupsi), perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah," tuturnya.
Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025. Muncul sejumlah poin yang disepakati, salah satunya terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD hingga pembentukan Koalisi Permanen.
"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).
Pihaknya juga mengusulkan pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Rapimnas Golkar juga merekomendasikan adanya perbaikan dalam Pemilu sistem proporsional terbuka di RI.
"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Bahlil.
(amw/lir)