Pemprov DKI Segera Bangun 2 PLTSa Kurangi 55 Juta Ton Sampah Bantargebang

Pemprov DKI Segera Bangun 2 PLTSa Kurangi 55 Juta Ton Sampah Bantargebang

Brigitta Belia Permata Sari - detikNews
Selasa, 16 Des 2025 15:22 WIB
Pemprov DKI Segera Bangun 2 PLTSa Kurangi 55 Juta Ton Sampah Bantargebang
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan pembangunan dua pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) untuk mengurangi timbunan sampah Bantargebang yang kini mencapai sekitar 55 juta ton. Pramono mengatakan pembangunan PLTSa menjadi solusi menghadapi keterbatasan daya tampung Bantargebang.

"Untuk Bantargebang, karena kita akan segera memulai PLTSa. Sesuai dengan pembicaraan dengan Danantara dan Pak Rosan secara langsung, akan ada dua pembangkit listrik tenaga sampah," kata Pramono di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (16/12/2025).

Pramono optimistis kehadiran dua PLTSa tersebut dapat menekan volume sampah yang selama ini terus menumpuk. Menurut dia, pengolahan sampah menjadi energi akan membuat stok sampah di Bantargebang berkurang secara bertahap.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mudah-mudahan 55 juta ton yang sekarang stok ada di Bantargebang secara signifikan pelan-pelan akan turun," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan PLTSa menjadi hal penting, mengingat TPST Bantargebang diprediksi hanya mampu menampung sampah dalam beberapa tahun ke depan.

ADVERTISEMENT

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal menggarap proyek waste to energy (WTE) atau sulap sampah jadi listrik. Proyek ini diharapkan bisa menjadi solusi atas persoalan sampah yang terjadi di sejumlah kota.

Managing Director, Stakeholder Management and Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengatakan sekitar 60% sampah yang beredar gagal terkelola dengan baik. Hal ini berdasarkan data yang disampaikan oleh World Bank atau Bank Dunia.

"Nah, tadi Bank Dunia ya 60% (berakhir di jalanan dan selokan), 40% yang terolah. Dan selama ini kenapa masyarakat itu buang sampah karena setiap di kampung, di rumahnya itu ada iuran mungut sampah kan, ada yang Rp 10 ribu ada yang Rp 15 ribu, tetapi banyak yang tidak mampu. Itulah makanya dia buang di sungai, dia buang di jalan," ujarnya dalam temu media di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (31/10).

Pemerintah telah menyiapkan berbagai regulasi demi mendukung eksekusi WTE. Salah satunya penyediaan lahan secara gratis, penghapusan tipping fee, hingga penetapan biaya listrik sebesar 20 sen per kilowatt hour.

Simak juga Video 'Tumpukan Sampah di Kolong Flyover Ciputat Kini Ditutupi Terpal':

(bel/idn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads