Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengatakan pembangunan sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dimulai Februari 2026. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) berharap pembangungan sekolah rusak bisa dilakukan lebih cepat.
"Mestinya bulan ini sudah bisa dilakukan mulai pembangunan secara bertahap. Meski begitu, jangan menunggu rehabilitasi sekolah selesai, Apapun kondisinya pendidikan tidak boleh berhenti," ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, Minggu (14/12/2025).
Menurutnya, dalam situasi darurat, harus ada sekolah-sekolah darurat didirikan. Sekolah darurat itu bisa memanfaatkan segala fasilitasi yang ada, baik tenda, tempat ibadah, fasilitasi umum, atau di lapangan terbuka.
Di kesempatan yang sama, Ubaid mendorong adanya penyusunan Kurikulum Darurat Bencana. "Setahu saya, saat ini Indonesia belum memiliki kurikulum darurat yang baku dan operasional untuk situasi bencana. Ada beberapa pedoman umum, tetapi belum menjadi modul pembelajaran krisis yang terstandardisasi secara nasional," kata Ubaid.
"Saya memandang pemerintah perlu menyusun Kurikulum Darurat Bencana, yang fleksibel dan memprioritaskan pemulihan keselamatan dan kondisi psikososial siswa, penyederhanaan capaian belajar, dan juga pembelajaran berbasis aktivitas, bukan target akademik yang kaku," tambahnya.
(isa/dhn)