Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah melakukan mitigasi terkait bibit siklon 93S di Samudra Hindia yang berpotensi membawa hujan lebat di wilayah NTT, Bali, hingga perairan Jawa. Huda mengingatkan pemerintah tidak menganggap remeh peringatan tersebut.
"Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Pendekatan saintifik diharapkan bisa meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatera pekan lalu," kata Huda kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).
"Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG," sambungnya.
Huda menyebut BMKG telah memprediksi bibit siklon tropis 93S dapat memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga NTT. Menurutnya, hal itu menandakan perlu adanya antisipasi bagi masyarakat di wilayah pesisir selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk.
"Bibit siklon tropis 93S ini juga bisa memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor sewaktu-waktu bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti di Aceh, Sumbar, dan Sumut," ujarnya.
Huda mendorong pemerintah pusat berkomunikasi dengan pemerintah daerah soal mitigasi bencana. Dia berharap warga di daerah yang berpotensi terdampak bisa mendapat informasi lebih cepat.
"Pemerintah harus early warning berdasarkan kearifan daerah masing-masing-masing. Bisa dengan sirene, pengeras suara tempat ibadah, hingga kentongan sehingga saat terjadi banjir dan tanah longsor warga bisa langsung mengungsi. Pemerintah juga harus menyiapkan titik evakuasi sehingga memudakan warga di wilayah rawan bencana berkumpul di titik aman sebelum diarahkan ke lokasi pengungsian," ucapnya.
(amw/haf)