Fauzi Terancam Tak Bisa Berbuat Banyak di 100 Hari Pertama

Jakarta - 100 Hari pertama masa kepemimpinannya di DKI, Fauzi Bowo nanti harus lebih berhati-hati. Alasannya, 100 hari pertama Fauzi akan bertepatan dengan masa akhir tahun anggaran 2007. Secara otomatis, Fauzi tidak dapat berbuat banyak, kecuali hanya bisa menjalankan kebijakan yang sudah disepakati jauh sebelum memenangkan Pilkada Jakarta."Masa kepemimpinan Fauzi nanti bertepatan dengan masa akhir tahun anggaran. Pengaruhnya, ya dia tidak bisa banyak melakukan banyak dalam kebijakan selain melanjutkan yang ada," kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2007). Slamet mengatakan, sebaiknya Fauzi melakukan komunikasi intensif dengan dewan. Hal ini, menurut dia, dapat memaksimalkan kinerja Fauzi dalam 100 hari pertama masa kerjanya. "Sebaiknya buka dialog informal dengan DPRD. Apakah dialog itu berbentuk coffee morning atau yang lain, paling tidak komunikasi dengan para anggota DPRD bisa lebih terbuka," ujar dia. Apalagi saat ini para wakil rakyat di Kebon Sirih tengah sibuk dengan agenda perubahan anggaran yang akan menyertai setiap kebijakan Pemprov DKI ke depan. Melalui dialog tersebut, lanjut Slamet, bisa diperoleh langkah strategis apa yang seharusnya dilakukan Fauzi."Jika dia gak bisa komunikasi saat perubahan anggaran, ya Fauzi gak bisa ngapa-ngapain," tegas politisi murah senyum ini. Hal senada juga diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW PKS DKI Jakarta Igo Ilham, yang mengatakan, benturan dengan akhir tahun anggaran menyulitkan Fauzi melakukan gebrakan besar. "Gubernur terpilih itu mau tak mau harus menyesuaikan dengan anggaran dan kebijakan yang sudah ditetapkan," tutur mantan ketua tim kampanye Adang-Dani ini. Di tempat terpisah, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Suaidy menyebut ada satu cara agar Fauzi tetap bisa trengginas di awal jabatannya sebagai gubernur. Salah satu caranya, yaitu dengan memaksimalkan penyerapan anggaran. Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran ini, Suaidy menyarankan agar Fauzi melakukannya pada November mendatang. Alasannya, jika penyerapan anggaran baru dimaksimalkan pada Desember, hal itu akan menyulitkan realisasi program yang mendapat dukungan anggaran tersebut. "Usahakan penyerapan anggaran berjalan maksimal. Kalau bisa di bulan November," cetus politisi senior PPP Jakarta ini. Agenda lain yang bisa dilakukan pada 100 hari pertamanya adalah maksimalisasi birokrasi. Menurut Suaidy, saat ini birokrasi di tingkat Provinsi dan Kota sudah mulai berlebih. Sementara, di tingkat Kecamatan hingga Kelurahan masih kekurangan."Kurangnya bisa sampai 50 persen. Sebaiknya Foke melakukan distribusi PNS di tingkat Provinsi atau Kota untuk diturunkan ke bawah. Karena, untuk merekrut tenaga baru juga tidak memungkinkan," pungkas dia. (rmd/asy)