Indonesia kini telah memasuki fase technical review pada proses aksesi ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sebuah langkah maju yang sangat penting.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa agenda reformasi Indonesia sudah sejalan dengan standar OECD, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik.
"Transformasi tata kelola publik merupakan elemen inti yang secara eksplisit tertanam dalam RPJMN 2025-2029. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang Indonesia yang teguh untuk membangun lembaga sektor publik yang lebih akuntabel, koheren, dan berorientasi pada pelayanan, sebuah agenda yang selaras dan strategis dengan prinsip-prinsip tata kelola publik OECD," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).
Pada rapat yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Rini menjelaskan lima prioritas utama reformasi Indonesia: perekrutan berbasis merit, manajemen kinerja, inovasi, lingkungan kerja yang aman, dan pengembangan talenta. Pemerintah juga mempercepat transformasi menuju pemerintahan digital dan terbuka.
"Pertemuan E-Leaders baru-baru ini memberikan wawasan yang sangat berharga yang kini mendorong upaya kami dalam tata kelola data yang kuat, Infrastruktur Publik Digital, dan penyebaran layanan yang berpusat pada warga negara dengan cepat," tuturnya.
Terkait fase technical review, Rini memastikan Indonesia mengikuti peta jalan aksesi secara ketat. Saat ini, tim nasional tengah mempersiapkan pengisian kuesioner teknis, tindak lanjut rekomendasi, misi pencarian fakta, dan proses review formal OECD pada 2027. Menurut Rini, langkah-langkah tersebut penting untuk menunjukkan bahwa reformasi birokrasi Indonesia selaras dengan ekspektasi OECD.
"Kami sangat menghargai bimbingan berkelanjutan dari Sekretariat OECD, khususnya dukungan mereka dalam memperkuat integritas publik dan memastikan seluruh perjalanan ini dipandu oleh standar OECD," ungkapnya.
Aksesi OECD dipandang sebagai strategi besar menuju Indonesia Emas 2045, terutama melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan standar nasional dengan praktik terbaik global. Pengalaman negara anggota menunjukkan bahwa keanggotaan OECD berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pendapatan, pendidikan, angka harapan hidup, dan ketahanan pangan.
Dengan cakupan sektor yang luas serta pendekatan berbasis data dan analisis, OECD dinilai dapat memberikan dukungan komprehensif bagi penguatan regulasi nasional, daya saing ekonomi, dan kontribusi Indonesia menuju visi 2045.
Tonton juga video "OECD Ramal Ekonomi RI 4,9 Persen, Airlangga Bilang Begini"
(akn/ega)