.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menegaskan komitmen Indonesia memperkuat pemerintahan terbuka sebagai upaya mendekatkan rakyat dengan pemerintah. Penerapan teknologi digital dinilai menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Tujuannya sangat manusiawi, memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara, bukan hak istimewa, bagi setiap warga negara," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025)..
Hal itu disampaikan Rini dalam pidato penutupnya pada pertemuan Kelompok Kerja Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemerintahan Terbuka di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Senin (6/10). Ia berbicara di hadapan Deputy Secretary-General OECD Mary Beth Goodman beserta jajaran terkait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rini menjelaskan pemerintahan terbuka bukan sekadar reformasi teknis prosedur dan regulasi, melainkan agenda yang sangat manusiawi.
"Hal ini terwujud dalam martabat seorang ibu yang menerima bantuan sosial tanpa hambatan birokrasi, keadilan yang dirasakan seorang petani saat melihat penggunaan dana desa, keadilan bagi warga penyandang disabilitas yang mengakses dokumen pemerintah secara daring, dan kepercayaan yang terbangun ketika warga tahu bahwa suara mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti," ujarnya.
Sebagai negara aksesi OECD, Indonesia berkomitmen menyelaraskan tata kelola pemerintahan dengan standar global. Rini menilai pertemuan Index of Digital Trade Integration and Openness (INDIGO) OECD 2025 di Jakarta, menegaskan pentingnya integrasi antara transformasi digital, inovasi, dan pemerintahan terbuka adalah jalur terintegrasi menuju kepercayaan dan demokrasi yang lebih kuat.
"Saat ini, kami sedang menyelesaikan kerangka hukum komprehensif tentang pemerintahan digital, yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan reformasi jangka panjang kami dalam sistem e-government, tata kelola data, integrasi layanan, dan partisipasi publik," ungkapnya.
Rini menambahkan, teknologi kini memainkan peran besar dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan menjadi bagian dari upaya reformasi.
"Kami saat ini sedang membangun infrastruktur publik digital Indonesia yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien," imbuhnya.
Rini menyampaikan bahwa menghadapi tantangan saat ini tidak hanya membutuhkan komitmen kuat, tetapi juga keberanian untuk belajar dan keberanian untuk bertindak.
"Kami sangat menantikan pertukaran praktik terbaik yang berkelanjutan, memperkuat ruang publik, dan memastikan janji pemerintahan terbuka terwujud di setiap negara," jelasnya.
(prf/ega)
