Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) masih mendata desa-desa yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan sejumlah desa hilang akibat disapu banjir.
"Jadi, kita sampai hari ini terus memantau, memvalidasi data untuk daerah terkena atau terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat, di mana sebagian besar ada desa," kata Mendes PDT Yandri Susanto, di Gedung Kemendes PDT, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).
Yandi menyampaikan terdapat sejumlah desa yang hilang akibat banjir bandang dan longsor. Hal ini, kata dia, lantaran desa-desa tersebut berada di dekat aliran sungai.
"Dan bahkan ada beberapa desa yang hilang, ya. Karena yang awalnya desa menjadi arus utama sungai. Nah ini tentu kami akan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, termasuk pemerintah daerah, apakah itu gubernur maupun bupati, untuk kita merumuskan bagaimana supaya desa yang hilang atau desa yang terdampak sangat berat, sedang maupun sangat berat, itu bisa segera pulih kembali," kata Yandri.
Dia menyebut belum dapat memastikan jumlah desa yang terdampak bencana. Namun, Yandri memperkirakan jumlahnya mencapai ratusan.
"Pastinya belum, karena kita kan terkadang karena jaringan kan masih banyak terputus, komunikasi masih terhambat. Tapi jumlahnya memang ratusan, tinggal clustering saja yang belum kita bisa lakukan. Berapa yang hilang, berapa yang betul-betul rusak berat, sedang, apa namanya, ringan, ini terus kita validasi," tuturnya.
Yandri mengatakan akan mengerahkan seluruh tenaga untuk menangani desa terdampak bencana. Dia menyebut donasi juga akan disalurkan kepada korban.
Lebih lanjut, Yandri mengatakan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk penanganan bencana. Yandri juga berharap desa terdampak bencana dapat pulih dalam waktu dekat.
"Tapi kalau untuk membangun rumah, membangun fasilitas desa, seperti kantor desa, atau pendidikan, ya itu yang saya katakan tadi, tentu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga akan terlibat. Jadi ini perlu kerjasama semua kementerian, termasuk pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah," pungkasnya.
Tonton juga video "Raja Juli Ungkap 12 Perusahaan di Sumut Jadi Penyebab Banjir"
(lir/imk)