Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir, atau rob yang diperkirakan mengancam 11 kelurahan di Jakarta Utara serta sejumlah wilayah di Kepulauan Seribu selama periode 1-10 Desember 2025.
Potensi rob ini berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok, tentang peringatan dini banjir pesisir (rob). Adapun, 11 wilayah yang berpotensi banjir rob hingga 10 hari ke depan adalah Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Kemudian, Kepulauan Seribu juga berpotensi rob.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi rob yang diprediksi dapat terjadi dalam beberapa pekan ke depan.
"Wilayah pesisir utara seperti Penjaringan, Pademangan, Cilincing, dan sebagian kawasan Muara Baru merupakan area yang paling rentan terdampak. Saya menyoroti secara serius terkait peningkatan potensi rob yang diprediksi dapat terjadi di sejumlah wilayah pesisir Jakarta dalam waktu dekat. Fenomena rob bukan lagi sekadar kejadian musiman, melainkan ancaman yang semakin meningkat. Saya menekankan pentingnya langkah antisipatif, mulai dari penguatan tanggul pantai, optimalisasi pompa air, hingga memastikan jalur evakuasi bagi warga tetap berfungsi," kata Kenneth dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).
Menurut Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth-, sejumlah kawasan pesisir seperti Penjaringan, Muara Angke, Pademangan, Cilincing, hingga sebagian Teluk Gong disebut menjadi titik paling rentan terdampak. Ribuan warga di sepanjang garis pantai tersebut setiap tahun menghadapi risiko yang sama, mulai dari naiknya air laut secara tiba-tiba, kerusakan rumah, terhentinya aktivitas ekonomi, hingga ancaman kesehatan akibat genangan berkepanjangan.
"Saya tidak ingin masyarakat kembali menanggung kerugian hanya karena keterlambatan respons, atau lemahnya koordinasi antarinstansi," tegas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Kent juga meminta kepada Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta harus memastikan seluruh pompa air baik stasioner maupun mobile dalam kondisi berfungsi optimal. Ia juga mendesak percepatan penanganan sejumlah tanggul yang dilaporkan mengalami keretakan maupun penurunan elevasi.
Selain itu, Kent juga meminta BPBD DKI memperkuat sistem peringatan dini dengan memastikan penyampaian informasi yang akurat dan real time kepada masyarakat pesisir. Informasi mengenai ketinggian pasang maksimum, potensi dampak, serta langkah evakuasi dinilai harus tersedia dengan jelas agar warga dapat bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.
"Penanganan rob tidak boleh hanya berfokus pada mitigasi jangka pendek. Pemprov juga diminta mempercepat penguatan tanggul pantai, revitalisasi saluran penghubung, serta memastikan proyek pengendalian banjir terpadu di kawasan utara berjalan sesuai rencana. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dinilai penting, terutama terkait kelanjutan proyek Giant Sea Wall dan strategi jangka panjang pengendalian intrusi air laut," beber Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.
Dimensi Sosial dan Kemanusiaan: Jangan Lupakan Wong Cilik
Politikus PDIP itu menegaskan, bahwa banjir bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Ia menyoroti pentingnya kesiapan fasilitas pengungsian, dapur umum, dan layanan kesehatan bagi warga terdampak.
"Yang paling menderita saat banjir datang adalah rakyat kecil, pekerja harian, pedagang kecil, anak-anak, dan lansia. Pemprov harus bisa menjamin logistik dan bantuan sosial tersedia cepat, tepat sasaran, dan tidak dipolitisasi," ujarnya.
Kent menegaskan, bahwa penanganan banjir adalah ujian kepemimpinan dan keberpihakan. Apakah pemerintah berpihak pada rakyat kecil atau pada pembangunan yang hanya mengutamakan estetika semata.
"Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta siap berdiri di barisan rakyat, mengawal dan mengawasi setiap kebijakan agar berpihak kepada kepentingan publik. Kami juga siap bekerja sama dengan Pemprov DKI, pemerintah pusat, dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang lebih aman, manusiawi, dan berkeadilan," tegasnya.
Di sisi lain, sambung Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu, edukasi kepada masyarakat harus dianggap sebagai langkah yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat perlu memahami tanda-tanda awal rob, cara melindungi aset, hingga prosedur keselamatan saat genangan meningkat. Pemerintah kota administrasi, camat, dan lurah diminta menjadi garda terdepan dalam distribusi informasi.
"Ancaman rob bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa dan keberlangsungan hidup warga Jakarta. Kami berharap seluruh pihak bekerja cepat, terukur, dan bertanggung jawab agar dampaknya dapat ditekan semaksimal mungkin. Jangan jadikan musim hujan sebagai momok tahunan. Jadikan ini momentum pembuktian bahwa Jakarta bisa berubah menjadi kota yang tangguh, berdaya, dan berkeadilan," pungkasnya.
(mpr/ega)