Demo HUT Lebak Ricuh, Massa Minta Pemkab Atasi Jalan Rusak-Tambang Ilegal

Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Lebak melakukan aksi demonstrasi memperingati perayaan hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Lebak ke-179. Aksi itu berakhir ricuh.

Mahasiswa dari organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menyampaikan sejumlah catatan buruk yang masih menjadi pekerjaan bagi pemerintah Kabupaten Lebak. Mereka menilai masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga indeks perkembangan manusia (IPM) dan aktivitas tambang luput dari perhatian.

Sejumlah mahasiswa silih berganti menyampaikan orasi politiknya di depan kantor Bupati Lebak. Ketegangan mulai terjadi saat massa aksi membakar ban dan polisi mencoba untuk memadamkan. Tak hanya itu, mahasiswa juga mencoba menembus barisan polisi yang berjaga di depan gerbang. Aksi saling dorong kedua pihak tidak bisa dihindari.

"Pemerintah Kabupaten Lebak harus bertanggungjawab atas persoalan ini," kata Ketua Umum Kumala Rohimin kepada wartawan di lokasi, Selasa (2/12/2025).

Rohim mengatakan masih banyak infrastruktur jalan rusak sehingga membuat warga kesulitan mengakses pendidikan dan kesehatan. Menurut dia, hal itu masalah klasik yang belum tertangani.

"IPM Lebak 5 sampai 10 tahun terakhir rendah. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, semuanya masalah yang tak pernah selesai," katanya.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti soal maraknya aktivitas tambang ilegal di Lebak yang menyebabkan kerusakan alam dan merugikan masyarakat. Ia menilai pemerintah seolah tutup mata atas peristiwa ini.

"Rangkasbitung yang harusnya ikon daerah justru dikelilingi aktivitas tambang, kami memperingatkan pemerintah, agar Lebak tidak bernasib seperti wilayah tambang rusak di Sumatera Selatan," katanya.

Rohim juga menyinggung soal nasib penyintas banjir bandang di Lebak Gedong. Ia mengatakan sampai saat ini para korban masih tinggal di tempat yang belum layak.

"Sudah lima tahun, sampai hari ini tak ada kejelasan dari pemerintah daerah maupun pusat," katanya.