PKS Pertimbangkan Sistem Presidensial Diubah Parlementer

Bandung - Rapimnas PKS 2007 mempertimbangkan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Sistem presidensial selama ini terbukti tidak efektif menyelesaikan masalah bangsa. Hal itu disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada wartawan sebelumpenutupan Rapimnas PKS 2007 yang akan diselenggarakan nanti malam di HotelSavoy Homann, Jalan Asia Afrika, Kamis (30/8/2007)."Ada usulan dari berbagai daerah kalau sistem parlementer dapat dipertimbangkan sebagai sebuah wacana alternatif sistem pemerintahan kita, karena sesuai dengan kemajemukan masyarakat. Karena ini cukup krusial, maka akan kami bahas di Majelis Syuro. Jangan lupa ini akan berkaitan dengan amandemen UU," jelas Tifatul.Dengan sistem parlementer, maka partai yang menang lah yang akan berkuasa di pemerintahan. Sehingga, pemerintahan akan lebih solid karena semua unsur pendukung pemerintahan satu tujuan baik dalam misi maupun visi. "Saat ini kan tidak jelas. Meskipun presiden didukung oleh beberapa koalisi partai, namun koalisinya pun tidak jelas. Sehingga pemerintahan sulit untuk solid," katanya.Tifatul mengaku dalam sistem parlementer pun ada kelemahan yaitu mudahnya terjadi perubahan pemerintahan disebabkan belum adanya partai mayoritas. "Tapi tidak ada salahnya ini dijadikan wacana alternatif," tandasnya.Soal pembahasan paket RUU politik, terutama tentang perdebatan sistem pemilu mana yang akan diterapkan pada 2009, PKS menilai sistem proposional dengan daftar terbuka lebih bisa mewakili aspirasi masyarakat Indonesia. (ern/djo)