Mendagri Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Genjot Ekonomi Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk memperkuat ekosistem usaha dan meningkatkan pendapatan daerah. Ia menilai kolaborasi Pemda-Kadin menjadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tito menekankan pentingnya menghidupkan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan daerah. Ia berharap dorongan tersebut mampu membuka ruang ekonomi baru sekaligus mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pemerintah pusat.

"Bagi rekan-rekan kepala daerah saya sampaikan, yang enggak memiliki insting bisnis, sudahlah undang saja teman-teman pengusaha itu. Mereka tergabung dalam asosiasi, ada namanya Kadin, setiap kabupaten punya perwakilan, undang saja Kadin-nya datang," ucap Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

Pernyataan itu disampaikan Tito Saat memberikan materi pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 bertema 'Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia' di The Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12).

Tito menjelaskan bahwa banyak daerah memiliki potensi besar, mulai dari pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga sumber daya alam, namun belum tergarap optimal karena minimnya perspektif bisnis. Menurutnya, kekayaan alam dan jumlah penduduk usia produktif menjadi modal besar jika dikelola dengan pendekatan kewirausahaan.

"Potensi kelautan apalagi belum tereksplor, bukan main (kekayaannya), dan belum lagi kita memiliki sebetulnya juga sumber daya manusia nomor empat terbesar jumlah penduduk, dan 69 persen usia produktif 15-64 tahun. Jadi potensi yang sangat luar biasa Indonesia," terangnya.

Ia menekankan pentingnya kepala daerah memiliki cara pandang kewirausahaan. Bila kemampuan itu belum dimiliki, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi sangat diperlukan. Karena itu, Tito menilai peran Kadin sangat strategis dalam membantu Pemda mengidentifikasi peluang yang tidak terlihat oleh birokrasi.

"Kumpulkan Kadin-nya ajak diskusi apa potensi wilayah kita, yang enggak terbayangkan oleh birokrat," tambahnya.

Tito juga menyinggung contoh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif di masa pandemi Covid-19 berkat basis sektor usaha dan UMKM yang kuat serta kebijakan pro-usaha.

"Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha, itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses. Beliau sukses membuat pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah gempuran Covid, data ini penting sekali," terangnya.

Ia mengingatkan banyak Pemda masih bergantung pada pendapatan dari pusat, sementara belanja pegawai dan operasional menyerap ruang fiskal yang besar. Karena itu, tata kelola perizinan yang cepat dan pasti menjadi penting dalam mendorong investasi.

Menurut Tito, kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) terbukti mempercepat perizinan dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Saat ini terdapat 296 MPP di seluruh Indonesia.

"Sekarang jumlah Mal Pelayanan Publik ini, kalau lihat angkanya, sudah 296. Di Jawa hampir semua sudah punya. Di tempat-tempat, daerah-daerah yang ada Mal Pelayanan Publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha," pungkasnya.