Kementerian Haji dan Umrah melantik sejumlah pejabat eselon I. Salah satu yang dilantik ialah nama mantan Penyelidik Utama KPK yang dijuluki raja operasi tangkap tangan (OTT), Harun Al Rasyid.
Dilihat di laman Kementerian Haji dan Umrah, Selasa (2/12/2025), pelantikan sudah digelar pada 26 November 2025 lalu di Masjid Al-Ikhlas, Kementerian Haji dan Umrah RI, Thamrin, Jakarta Pusat. Pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf dan disaksikan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Pelantikan pejabat eselon I ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 185/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:
Sekretaris Jenderal: Teguh Dwi Nugroho
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Puji Raharjo
Direktur Jenderal Pelayanan Haji: Ian Heriyawan
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah: Jaenal Effendi
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Harun Al Rasyid
Inspektur Jenderal: Dendi Suryadi
Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik: Ramadhan Harisman
Dalam sambutannya, Irfan Yusuf mengatakan pelantikan ini untuk mempercepat perubahan tata kelola haji dan umrah di Indonesia. Irfan menyampaikan prosesi yang dilaksanakan di masjid itu bukan hanya simbolis, tetapi penegasan nilai pelayanan.
"Pelantikan pejabat di masjid ini benar-benar penuh keberkahan. Ini menggambarkan kesiapan kita menjadi pelayan tamu-tamu Allah. Semoga amanah ini membawa kita pada pengabdian terbaik. Kemenhaj hadir karena kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan nyata dalam tata kelola haji dan umrah. Sejak awal pembentukannya, kementerian ini tidak berjalan dari titik yang nyaman, tetapi dari titik tanggung jawab dan tuntutan perubahan," ujar Irfan Yusuf.
Irfan berpesan untuk pejabat yang dilantik agar membangun koordinasi lintas instansi. Tak hanya itu, dia juga meminta para pejabat yang dilantik untuk menjadi agen perubahan.
"Bapak-ibu semua dituntut untuk menjadi agen perubahan. Keputusan Presiden dan regulasi yang melandasi struktur ini adalah tindak lanjut dari amanah konstitusi dan kebutuhan kelembagaan. Saudara tidak hanya bertugas secara teknis administratif, tetapi harus mampu bergerak cepat, membangun koordinasi lintas instansi, dan sekaligus memperkuat komunikasi publik. Umat menunggu perubahan," ujarnya.
Irfan mengatakan pihaknya akan menerima semua kritik terhadap Kementerian Haji dan Umrah. Dia mengaku yakin Kementerian Haji dan Umrah akan menjadi kementerian yang profesional dan modern dengan kerja bersama.
"Kemenhaj sangat terbuka apabila ada kritik dan tuduhan yang muncul, karena kami yakin kami bekerja atas nama NKRI. Kita harus berani mengambil keputusan yang benar, meski banyak pihak menilai dari sudut pandang sempit. Saya yakin dengan integritas dan semangat bersama, Kemenhaj akan menjadi kementerian yang modern, profesional, kreatif, dan inovatif," ungkapnya.
Saksikan Live DetikPagi :
(whn/haf)