.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima sejumlah aduan terkait masalah kepala daerah selama 2025. Sebanyak 737 aduan masyarakat telah ditangani oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri.
Hal itu disampaikan Wamendagri Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Bima Arya mengatakan aduan-aduan tersebut rata-rata merupakan persoalan viral mengenai kepala daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Telah dilaksanakan selama (tahun) 2025 ini untuk merespons 737 pengaduan masyarakat," kata Bima Arya.
Dia menjelaskan persoalan yang diadukan di antaranya terkait Bupati Indramayu, Bupati Pati, hingga Bupati Prabumulih. Dia mengatakan ketiga kasus tersebut menjadi atensi publik.
"Bupati Indramayu yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin. Bupati Pati yang menaikkan tarif PBB sampai 250%, dan Bupati Prabumulih yang melakukan pemecatan terhadap kepala sekolah," ujarnya.
"Itu tiga di antara 700 lebih kasus yang menjadi aduan dari masyarakat," sambung dia.
Lebih lanjut, Bima Arya mengatakan Ditjen Politik dan Pemerintah Umum (Polpum) memiliki tugas utama, salah satunya penyaluran bantuan partai politik. Dia mengatakan Ditjen Polpum juga saat ini tengah melakukan kajian-kajian yang mengaitkan antara bantuan terhadap partai politik dan penguatan sistem integritas partai politik.
"Di Polpum ini, pimpinan, juga dilakukan penguatan-penguatan pembinaan kepada ormas-ormas. Kemudian pembinaan ideologi, karakter, wawasan kebangsaan bagi anak-anak muda, kalangan muda, revitalisasi dan aktualisasi nilai Pancasila, dan lain-lain. Termasuk masalah narkoba dan penguatan kewaspadaan nasional," tuturnya.
Lihat juga Video: Polemik Dana Pemda Mengendap, Kepala Daerah Ramai-Ramai Buka Suara
