.webp)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merotasi ribuan pegawai Pemprov eselon 3 dan 4 beberapa waktu lalu. Hal itu menuai sorotan dari salah satu komika, Soleh Solihun.
Dilihat pada Selasa (25/11/2025), Soleh melalui akun X-nya menyampaikan keluhannya soal pelantikan rotasi Pemprov Jakarta yang dinilai mendadak.
"Dear Pak @pramonoanung, tolong diperbaiki dong sistem rotasi pegawai di Pemprov DKI, terutama antar dinas. Tolong bilang kepada para Kepala Dinas, jangan mindahin pegawai pemberitahuannya h-1 pelantikan dan pegawai baru tau dia pindah ke mana, di hari H pelantikan," tulis Soleh dalam akun media sosial X.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menuturkan, idealnya, sebelum pegawai dipindah, ada massa transisi selama satu bulan, wawancara di tempat baru, dan dilihat kompetensi serta rekam jejak pekerjaannya. Ia pun berpesan agar Pramono Anung mengingatkan kepala dinas di Pemprov DKI jika ingin memindah atau merotasi pegawainya.
"Tolong ingetin juga para kepala dinas, kalau mau mindahin bawahannya minimal ajak ngomong, ada evaluasi kenapa dia dipindah. Pasti ada yang bingung, ketika tiba-tiba dipindah ke dinas yang tak sesuai dengan kompetensi dan bahkan tak meminta orang itu pindah," tuturnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membantah bahwa rotasi sejumlah pejabat Pemprov dilakukan secara mendadak. Rano menegaskan rotasi jabatan di lingkungan Pemprov DKI justru melalui proses panjang dan tidak mungkin dilakukan secara spontan.
"Nggak mungkin mendadak. Prosesnya panjang. Bahkan kita selama enam bulan menjadi pimpinan di Jakarta, baru kita terjadi rotasi. Jadi bukan persiapan pendek," kata Rano di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2025).
Rano mengaku tak mengikuti detail pernyataan Soleh Solihun, tapi ia sempat mendengar adanya kritik tersebut. Meski begitu, ia menegaskan pelantikan pejabat adalah bagian dari proses penataan birokrasi yang dilakukan secara terukur dan terencana.
Sementara itu, melalui akun X-nya, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menanggapi perihal rotasi ASN Pemprov DKI. Dia menegaskan mutasi yang terkesan tiba-tiba bukan hal aneh dalam birokrasi. Namun yang harus diawasi ialah proses di baliknya.
"Mutasi ASN yang terkesan dadakan itu sebenarnya praktik jamak di banyak instansi pemerintah. Tapi perlu dibedakan, yang tiba-tiba itu SK atau prosesnya," kata Yustinus.
Yustinus menjelaskan, jika yang tiba-tiba adalah terbitnya surat keputusan (SK), hal itu sangat lumrah. Menurutnya, pejabat atau pegawai biasanya memang tidak diberi tahu sebelumnya bahwa mereka akan dipindah.
"Ini juga upaya mencegah adanya ruang untuk 'mengurus' mutasi," ujarnya.
Namun menjadi persoalan ketika yang tiba-tiba justru prosesnya. Dia menegaskan banyak instansi, termasuk Pemprov DKI, sudah menerapkan sistem merit atau manajemen talenta sehingga struktural ASN sudah memahami posisi mereka berada di kotak mana dan seperti apa peta kariernya.
"Tidak ada yang tiba-tiba, termasuk di Pemprov DKI," tegasnya.
Kendati begitu, Yustinus mengakui ada situasi kasuistik tertentu yang membuat ASN dipindahkan secara mendadak di luar skema manajemen talenta. Misalnya penugasan khusus, permintaan tertentu, atau adanya kasus yang perlu ditangani.
Ia menambahkan, jika muncul dugaan pelanggaran dalam proses mutasi, seperti jual beli jabatan, faktor like and dislike, atau penyimpangan dari prinsip tour of duty, hal itu wajib ditindaklanjuti.
"Silakan dilaporkan ke Inspektorat atau melalui kami. Akan ditindaklanjuti," ucapnya.
Yustin memastikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno berkomitmen penuh menjaga integritas dalam manajemen SDM di Pemprov.
"Pak Pram sudah menegaskan komitmennya. Proses mutasi yang dibangun juga bottom up dan berlangsung cukup lama. Jika ada kekeliruan, tentu dapat diperbaiki. Yang pasti, Pak Pram dan Bang Doel tidak main-main soal integritas ini. Pelanggaran pasti ditindak tegas," kata Yustin menutup.
(bel/idn)
