.webp)
Kasus dugaan korupsi pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II atau Tol Layang Mohamed bin Zayed (MBZ) tengah bergulir di pengadilan. Dalam sidang terbaru, jaksa mencecar perubahan konstruksi tol yang memunculkan perbedaan harga hingga Rp 3 triliun.
Dirangkum detikcom, Sabtu (22/11/2025), jaksa mendakwa PT Acset Indonusa Tbk sebagai korporasi yang terlibat dalam skandal korupsi itu. Jaksa mendakwa Acset Indonusa merugikan keuangan negara sebesar Rp 179,99 miliar. Kerugian itu merupakan bagian dari total kerugian negara dalam kasus ini yakni sebesar Rp 510,08 miliar.
Perubahan Rencana Beton ke Baja Disorot Jaksa
Mantan Direktur Utama Jasamarga, Adityawarman, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/11). Dia dicecar jaksa soal perbedaan anggaran konstruksi pembangunan Tol MBZ.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Adityawarman, jaksa juga menghadirkan saksi lainnya, yakni mantan kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Heri Dwi Saputra Juna dan Yudhi Mahyudin selaku ketua panitia lelang proyek Tol MBZ.
Mulanya, jaksa bertanya ke Heri terkait perubahan basic design Tol MBZ dari beton ke baja. Jaksa bertanya mengapa pelaksanaan pembangunan Tol MBZ menggunakan baja padahal perencanaan awal menggunakan beton.
"Ini kan perubahannya signifikan Pak, dari beton kemudian pada pelaksanaannya berubah menjadi baja. Itu kan harus ada izin lagi dari Kementerian melalui BPJT tadi, Pak?" tanya jaksa.
"Iya, jadi pada saat itu kebijakan Pemerintah ingin mendorong besi baja sehingga pada waktu itu diminta untuk mengganti baja," jawab Heri.
 Sidang kasus korupsi proyek pembangunan tol layang MBZ, 21 November 2025 (Mulia/detikcom) |
Jaksa kemudian melanjutkan pertanyaan ke Adityawarman terkait biaya. Adityawarman mengakui ada perbedaan anggaran sekitar Rp 3 triliun karena menggunakan baja bukan beton seperti basic design pembangunan Tol MBZ.
"Masih ingat pak kalau untuk baja berapa, sekitar Rp 9 triliun?" tanya jaksa.
"Iya, sekitar itu," jawab Adityawarman.
"Kalau beton kan nanti Rp 12 triliun sekian, berati ada peningkatan sekitar Rp 3 triliunan?" tanya jaksa.
"Rp 3 triliunan," jawab Adityawarman.
Jaksa mendalami ada atau tidaknya kajian lanjutan mengenai kualitas bahan. Adityawarman mengatakan tak ada kajian secara tertulis.
"Ini dikaji lagi nggak Pak dari sisi harga, apakah dengan peningkatan Rp 3 triliunan lebih ini, ini kualitas yang didapatkan sama atau lebih baik dari rancangan awal tadi pak?" tanya jaksa.
"Kalau kajian tertulis nggak ada pak, tapi diskusi kami ada," jawab Adityawarman.
Panitia Lelang Proyek Pembangunan Tol MBZ Tak Punya Sertifikasi
Dalam sidang ini, terungkap juga Yudhi selaku ketua panitia lelang proyek pembangunan Tol MBZ tak punya sertifikasi. Yudhi mengatakan dirinya berlatar belakang sarjana ekonomi.
"Siapa yang menunjuk Saudara sebagai ketua panita lelang pengadaan jalan Tol Japek ini pak?" tanya jaksa.
"Direktur Utama PT JCC Pak Djoko pak," jawab Yudhi.
"Saat itu Saudara punya sertifikasi?" tanya jaksa.
"Tidak punya," jawab Yudhi.
"Latar belakang Saudara apa?" tanya jaksa.
"Sarjana Ekonomi," jawab Yudhi.
Yudhi mengaku pernah menjadi ketua panitia lelang sebelum mengerjakan proyek Tol MBZ. Dia menuturkan PT Jasamarga tak mensyaratkan harus memiliki sertifikat keahlian.
"Pernah mengikuti proses lelang, menjadi anggota panitia lelang sebelumnya?" tanya jaksa.
"Beberapa proyek pernah ikut juga," jawab Yudhi.
"Sebagai apa pak?" tanya jaksa.
"Sebagai ketua panitia juga," jawab Yudhi.
"Padahal tidak punya sertifikasi?" tanya jaksa.
"Iya, karena di Jasamarga tidak disyaratkan," jawab Yudhi.
Lihat juga Video: Dono Parwoto Divonis 5 Tahun Penjara di Kasus Proyek Tol Layang MBZ
