.webp)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, meminta pemerintah mempercepat proses evakuasi dan penanganan korban longsor di Cilacap dan Banjarnegara. Dia juga mendorong agar warga di area rawan longsor segera direlokasi demi keselamatan.
"Saya ikut berduka cita mendalam atas bencana tanah longsor yang melanda Cilacap dan Banjarnegara. Korban, baik yang meninggal, hilang, maupun pengungsi, adalah saudara kita semua dan negara wajib hadir untuk memberikan pertolongan dan perlindungan maksimal," kata Singgih kepada wartawan, Rabu (19/11/2025).
"Segera percepat proses evakuasi dan penanganan darurat. Dalam kondisi kritis seperti sekarang, alat berat, tim SAR, dan logistik harus tersedia sepenuhnya di lokasi," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Singgih mengatakan penanganan longsor di Cilacap dan Banjarnegara tak boleh berhenti pada penanganan darurat saja. Menurutnya, kedua daerah itu sudah termasuk wilayah dengan risiko longsor tinggi dalam kurun 10 tahun terakhir.
"Ini menunjukkan perlunya upaya mitigasi bencana yang lebih berkelanjutan, bukan hanya reaktif setelah bencana terjadi," ucapnya.
Singgih mengusulkan agar pemerintah daerah, BNPB dan instansi terkait memperkuat mitigasi bencana. Dia mengatakan pemetaan daerah rawan longsor serta penguatan struktur tanah di lokasi rawan harus dilakukan.
"Pemerintah daerah bersama BNPB dan instansi terkait harus melakukan pemetaan kawasan rawan longsor, memperkuat struktur tanah yang labil, dan mengembangkan sistem peringatan dini. Kita butuh investasi mitigasi yang nyata agar tragedi serupa tak terus terulang," ujarnya.
Singgih juga mengusulkan relokasi penduduk di zona merah longsor di Cilacap dan Banjarnegara. Anggota DPR dari dapil Jateng V ini mengatakan relokasi penduduk memang sulit, namun perlu dilakukan demi keselamatan nyawa.
"Jika sebuah permukiman berada di area yang sangat rawan longsor, maka perlu dipertimbangkan relokasi penduduk secara terencana. Relokasi bukanlah solusi mudah, tetapi demi keselamatan warga, ini bisa menjadi langkah wajib," katanya.
Dia mengatakan warga harus dilatih agar mampu mengenali tanda-tanda pergerakan tanah, memahami jalur evakuasi, dan menjaga lingkungan agar tetap stabil. Dia mengatakan pencegahan dampak bencana harus dilakukan oleh pemerintah dan warga secara bersama-sama.
Dia juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mitigasi bencana. Dia mengatakan dampak parah tanah longsor dapat dicegah dengan penanaman pohon hingga stabilitasi kawasan lereng.
Singgih berharap korban hilang segera ditemukan dan keluarga yang terdampak mendapatkan pertolongan secepatnya. Dia mengatakan Komisi VIII DPR akan mendorong kebijakan mitigasi jangka panjang agar bencana longsor seperti di Cilacap dan Banjarnegara tidak terus berulang.
Sebelumnya, BNPB menjelaskan perkembangan pencarian korban longsor di Cilacap dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan masih ada sejumlah warga yang diduga hilang akibat longsor.
"Untuk Cilacap per sore ini sudah 18 jasad korban yang ditemukan, sehingga sisa pencarian itu lima orang," kata Abdul Muhari kepada wartawan, Selasa (18/11).
Sedangkan untuk pencarian 26 korban hilang akibat longsor di Banjarnegara masih belum membuahkan hasil. Dia mengatakan tim SAR masih terkendala tanah di area longsir masih bergerak.
"Jadi untuk menjamin keselamatan personel di lapangan, tadi upaya pencarian masih pada area-area yang memang dirasa benar-benar aman, itu juga mengalami beberapa kali pending karena gerakan tanah dinilai masih sangat membahayakan kalau dilakukan aktivitas di daerah sekitar longsoran," ucap Abdul.
"Untuk Banjarnegara masih tetap korban meninggal yang sudah ditemukan dua, sisa pencarian korban hilang itu 26," tambahnya.
Tonton juga video "Update Longsor di Banjarnegara: 2 Orang Meninggal-27 Orang Hilang"
