Gerindra Uji Publik di KIP, Paparkan Strategi Kebijakan-Laporan Keuangan

DPP Partai Gerindra memaparkan strategi kebijakan dalam uji publik Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam agenda ini, partai memaparkan strategi kebijakan keterbukaan informasi publik dan penguatan akuntabilitas organisasi.

Rapat digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Hadir dalam uji publik ini Bendahara Umum DPP Gerindra Satrio Dimas Adityo serta Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya.

Dalam paparannya, Satrio Dimas Adityo menyampaikan bahwa keterbukaan informasi di kalangan internal partai politik memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik. Menurut dia, transparansi bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk turut mengawasi jalannya organisasi partai.

"Keterbukaan informasi partai politik (Gerindra) adalah pintu masuk bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan. Hal ini akan memperkuat demokrasi dan membangun relasi yang sehat antara partai politik dengan publik," ujar Satrio Dimas Adityo dalam keterangannya.

Gerindra menekankan soal transparansi partai yang mengedepankan prinsip inklusivitas dalam pemenuhan layanan informasi publik. Danang Wicaksana memastikan bahwa partai menjamin sarana dan prasarana informasi dapat diakses oleh seluruh kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

"Gerindra ingin memastikan bahwa hak atas informasi tidak boleh dibatasi oleh kondisi fisik maupun sosial. Semua masyarakat berhak mendapatkan akses yang sama," tegasnya.

Strategi Kebijakan Gerindra

Selain itu, Danang memaparkan langkah konkret partai dalam mewujudkan diri sebagai partai politik yang terbuka dan akuntabel. Pertama, menurut dia, transparansi keuangan terkait pendapatan, penggunaan anggaran, serta laporan keuangan sesuai prinsip akuntabilitas publik.

"Kedua, pemenuhan informasi inklusif bagi penyandang disabilitas. Menyediakan layanan informasi yang dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk dalam format ramah disabilitas," kata Danang.

"Ketiga, evaluasi dan penguatan kelembagaan badan publik. Dengan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja PPID dan struktur internal guna meningkatkan kualitas layanan informasi," tambahnya.

Danang juga menekankan pemanfaatan teknologi informasi. Ia ingin mengoptimalkan platform digital dan sistem informasi untuk memudahkan publik mengakses data serta pelayanan PPID partai.

Terakhir, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partai politik. Ia menilai hal itu merupakan elemen penting dalam memperkuat demokrasi.

"Dengan membuka informasi seluas-luasnya, masyarakat dapat menilai dan memastikan bahwa partai menjalankan prinsip transparansi dalam setiap aktivitasnya," terangnya.

"Kami ingin membangun demokrasi yang kokoh. Partai politik harus menjadi pelopor keterbukaan agar kepercayaan publik semakin meningkat," tutup Danang.