Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mengaku tak akan melaporkan balik pelapor yang menuding ijazah doktor atau S-3 miliknya palsu. Dia mengatakan Hakim MK merupakan pejabat negara sehingga tak boleh melaporkan dugaan pencemaran nama baik.
"Nggak (melapor), saya nggak, kalau MK kan nggak bisa. MK sudah memutuskan sendiri bahwa lembaga negara itu kan tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik," kata Arsul Sani di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).
Dia mengatakan MK telah memutuskan lembaga negara tak boleh melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Arsul mengaku tak patut jika membuat laporan balik.
"Itu sudah diputuskan sendiri oleh MK, masa kemudian karena itu MK-nya akan melanggar sendiri apa yang diputuskan, saya kira enggak, saya pun bagian dari MK jadi tidak patut untuk melakukan itu," jelas dia.
Arsul telah mengklarifikasi tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Bareskrim Polri. Dia membantah ijazah doktornya palsu.
Dia mengatakan dirinya menjalani wisuda doktoral pada 2023 di Warsaw Management University (WMU) di Warsawa, Polandia. Dalam wisuda tersebut, katanya, hadir Duta Besar Indonesia di Warsawa saat itu, Anita Lidya Luhulima.
Arsul juga menunjukkan ijazah asli serta ijazah yang telah dilegalisasi oleh KBRI di Polandia dalam konferensi pers itu. Dia memperlihatkan hardcopy disertasinya yang berjudul 'Re-examining the Considerations of National Security Interests and Human Rights Protection in Counter-terrorism Legal Policy: a Case Study on Indonesia with Focus on Post Bali-bombings Development'.
"Tentu kemudian setelah selesai wisuda karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi, ini juga silakan nanti dilihat legalisasi asli dari KBRI di Warsawa," jelasnya.
(haf/haf)