.webp)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menjadi salah satu pembicara Kunci di plenary Investment Forum pada perhelatan Conference of Parties (COP) ke-30 di Belem, Brazil. Sultan mengatakan melalui gagasan Green Democracy, pihaknya ingin mengembalikan kesadaran ekologis dalam setiap proses demokrasi.
Sultan menjelaskan sebagai bagian dari delegasi Indonesia yang dipimpin Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim Hashim Djojohadikusumo, dia akan menegaskan komitmen Indonesia dalam mencapai kesempatan Paris.
"COP 30 merupakan momentum ajang penting untuk menegaskan komitmen Indonesia kepada dunia Internasional dalam mempercepat target dekarbonisasi dengan pendekatan kebijakan hijau. Melalui Investment Forum kami akan berupaya membantu misi diplomasi carbon Presiden Prabowo dalam menawarkan potensi carbon storage kepada korporasi besar gobal dan pemimpin Negara industri maju," ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis, (13/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, Sultan akan tampil dalam tiga kesempatan, baik di Asia Climate Solutions Pavilion maupun di acara yang diselenggarakan oleh Paviliun Indonesia. Beberapa tema yang akan dibahas antara lain 'Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia's Path to Sustainable Transformation'.
Lebih lanjut, dia juga menyatakan potensi Indonesia dalam menyimpan karbon. Gagasan ini dia sampaikan di Paviliun Indonesia dengan tema 'Strengthening Indigenous People and Local Communities in Forest Area to Increase Economic Benefit'
"Indonesia adalah Negara pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga Dunia Dan menjadi rumah bagi jutaan hektar bagi ekosistem mangrove, terluas di Dunia. Demikian juga dengan wilayah laut dalam yang potential mampu menyimpan hingga 600 giga ton karbon," ungkap Sultan.
Namun, dia menyayangkan upaya menyeimbangkan emisi karbon yang tak kunjung mencapai hasilnya. Suhu bumi justru cenderung meningkatkan dalam tiga dasawarsa. Seperti yang dinyatakan dalam UNDP Global Climate Report 2024, 70% kebijakan iklim gagal bukan karena kurang dana atau teknologi, tetapi karena lemahnya coherence dan integrasi politik.
Tak hanya itu, dia menilai melalui gagasan Green Democracy, pihaknya ingin mengembalikan kesadaran ekologis dalam setiap proses demokrasi mulai dari pemilihan umum hingga penyusunan anggaran, dari perencanaan daerah hingga diplomasi global.
"Paradigma 'Green Democracy' berupaya men-leverage transformasi demokrasi di Indonesia Dan global yang menggabungkan representasi daerah, representasi politik dan representasi ekologis menuju suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegera yang berdampak pada kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Lebih lanjut, Sultan mengungkapkan bahwa pihaknya sangat meyakini komitmen terhadap aksi iklim global sangat ditentukan oleh institusi demokrasi yang bertanggung jawab atas setiap kebijakan. Menurutnya, Kebijakan pro ecology President Prabowo Subianto melalui Asta Cita patut diapresiasi.
"Dengan institusi demokrasi inklusif, kolaboratif dan partisipatif masyarakat dapat menikmati kebijakan yang pro growth pro youth, pro ecology and pro poor. DPD RI telah membuktikan komitmen tersebut dengan menyusun RUU perubahan iklim dan RUU Masyarakat Adat yang kini menjadi RUU prioritas prolegnas 2025 ," tutupnya.
Lihat Video: Indonesia Bareng Norwegia Siap Pimpin Penanganan Sampah Plastik
