.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) bersinergi memperkuat integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan penguatan integrasi DTSEN tidak hanya menjadi urusan pusat, tetapi harus dibangun hingga ke provinsi dan kabupaten/kota.
"Kolaborasi ini mau kita tularkan dan kita tanamkan ke seluruh BPS provinsi dengan dinas sosial provinsi serta BPS kabupaten/kota dan dinas sosial kabupaten/kota," ujar Amalia dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional DTSEN di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Rapat ini turut dihadiri ratusan pimpinan BPS dan dinas sosial dari seluruh Indonesia.
Amalia menjelaskan kolaborasi lintas instansi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Instruksi ini menugaskan BPS untuk memastikan tersedianya satu data sosial ekonomi nasional, sementara Kemensos menjadi mitra strategis dalam proses tersebut.
Ia menegaskan Kemensos telah memanfaatkan DTSEN untuk penyaluran bantuan sosial sejak Triwulan II 2025. Integrasi DTSEN pun terus disempurnakan melalui pemutakhiran bersama.
"DTSEN adalah milik bersama, milik bangsa Indonesia. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi kita semua, baik di tingkat pusat maupun daerah," paparnya.
Pada kesempatan tersebut, Amalia juga mengapresiasi Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang berperan besar dalam percepatan integrasi data sejak awal penugasan BPS pada 30 Oktober 2024.
"Saya ingat sekali Pak Mensos langsung mengecek sendiri ke saya proses aliran data dari Kemensos ke BPS, sudah ngalir belum datanya. Artinya betapa concern-nya beliau terhadap DTSEN," kata Amalia.
Ia menjelaskan rakor kali ini mengusung tema "Statistik untuk Keadilan Sosial". Tema ini mencerminkan peran BPS dalam penyediaan data dan peran Kemensos dalam memastikan keadilan sosial di seluruh Indonesia.
"Kata statistik melambangkan tugas BPS, sementara keadilan sosial adalah amanah Kemensos dan dinas sosial. Tema ini sangat relevan dengan semangat kita mewujudkan keadilan berbasis data," jelasnya.
Untuk memastikan kolaborasi berjalan konkret, Amalia mengatakan panitia menempatkan peserta BPS dan dinas sosial berdampingan. Tujuannya, agar komunikasi, diskusi, dan tindak lanjut dapat terjadi secara langsung. "Posisi menentukan kolaborasi, dan posisi menentukan prestasi," ucap Amalia.
Di akhir sambutan, Amalia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat gotong royong nasional untuk memastikan data yang akurat, mutakhir, dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas lembaga, kita mampu memastikan setiap data yang dihasilkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan statistik untuk keadilan sosial," pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta pimpinan BPS dan dinas sosial dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, termasuk pejabat tinggi madya dan pratama dari kedua lembaga.
Simak juga Video: Menag Pastikan Dana Zakat akan Tepat Sasaran Lewat DTSEN
