.webp)
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan kesiapan Lampung sebagai pusat hilirisasi lima komoditas strategis, yaitu kelapa, kopi, lada, ubi kayu, dan udang. Ia pun mengajak para investor untuk menjadi bagian dalam program hilirisasi tersebut.
"Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp483,8 triliun pada 2024, menempati peringkat keempat tertinggi di Sumatera, kami membuka peluang besar bagi investor untuk berpartisipasi dalam program hilirisasi di sektor pangan, energi baru terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/20250.
Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (4/11). Kegiatan ini merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Investasi Lampung (FOILA).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mirza menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung kini berfokus pada peningkatan nilai tambah komoditas lokal melalui penguatan industri pengolahan di daerah. Menurutnya, strategi ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk memperkuat hilirisasi dan kemandirian ekonomi daerah.
Pada kesempatan ini, Mirza juga menanggapi isu efisiensi anggaran daerah yang berkaitan dengan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) oleh pemerintah pusat.
"Pemotongan TKDD ini sebenarnya bukan pengurangan dana daerah, hanya perubahan mekanisme. Kalau dulu ditransfer ke provinsi atau kabupaten untuk dieksekusi, sekarang sebagian langsung dikelola kementerian, tapi tetap untuk program di daerah," jelasnya.
Ia mengakui Lampung bukan provinsi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar karena tidak memiliki sektor tambang dan dana bagi hasil (DBH). "Selama ini kami survive dari sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan," ucapnya.
Mirza menjelaskan dari total PDRB Lampung yang mencapai Rp483,8 triliun, hanya sekitar Rp 32 triliun atau 6 persen yang bersumber dari anggaran pemerintah, termasuk APBN, APBD, hingga dana desa.
"Setengah dari itu pun habis untuk belanja pegawai. Jadi kami memang harus mendorong pertumbuhan lewat sektor usaha," katanya.
Ia pun menekankan Lampung kini tengah berfokus pada upaya 'merajut dan mengkapitalisasi; keunggulan infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan logistik. "Kami ingin menjadikan Lampung sebagai tempat yang ramah investasi dan memiliki arah pembangunan yang jelas," ungkapnya.
Pada forum ini, Mirza juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. "Pertanian Lampung tumbuh 5 persen, tapi produktivitasnya masih setengah dari Vietnam. Ini yang sedang kami genjot agar dalam tiga sampai lima tahun bisa dua kali lipat," tuturnya.
Pemerintah pusat, lanjut Mirza, kini fokus mendorong leverage komoditas strategis di Indonesia. Ia menilai Lampung beruntung karena memiliki hampir semua potensi yang masuk dalam agenda nasional penguatan hilirisasi.
"Kami sadar pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. BUMD dan BUMN pun terbatas. Karena itu kami butuh mitra investasi yang bisa bersama-sama membangun hilirisasi di Lampung," jelas Mirza.
Mirza pun menargetkan dalam lima tahun ke depan, Lampung akan mencapai tahap hilirisasi penuh terhadap komoditas unggulannya. Hal ini tentunya akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ia berharap LEIF 2025 dapat membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor global dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
"Forum ini bukan hanya tentang investasi, tetapi tentang bagaimana Lampung berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto optimistis Lampung dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera.
"Dengan lokasi yang strategis dan kapasitas pelabuhan yang baik, Lampung kami yakini siap untuk pertumbuhan berkelanjutan," ucapnya.
Dukungan serupa pun disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan UMKM sebagai bagian dari rantai nilai investasi di daerah.
"Jika ingin berinvestasi pada komoditas pangan dan energi baru terbarukan, Lampung merupakan pilihan yang tepat," papar Imam.
Rangkaian Lampung Economic and Investment Forum 2025
Dalam forum LEIF 2025, Pemprov Lampung memamerkan 11 proyek investasi unggulan, di antaranya Kemiling Agripark Development Plan, Bakauheni Harbour City, Floating Solar Power Plant, Starch Amilum Excipients in Medication Formula, Kota Baru Area. Kemudian, Sebalang Port, Betan Subing Terminal & Double Track Railway, Batu Tumpang Tourism, Rajabasa Dharmacity, Way Kanan Industrial Park, dan Gunung Tiga Geothermal Power Plant.
Selain itu, Pemprov Lampung membuka peluang investasi pada aset-aset potensial milik daerah yang memiliki prospek pengembangan jangka panjang di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, energi, hingga industri pengolahan hasil pertanian.
Sebagai langkah konkret, forum ini menghasilkan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT. Bakrie Power terkait rencana investasi energi baru terbarukan di wilayah Lampung. Langkah ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sektor energi hijau, sejalan dengan agenda transisi energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Pada kesempatan ini, BI Lampung juga menghadirkan pameran proyek-proyek investasi daerah dan berdialog langsung dengan calon investor dan project owner.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Ketua DPRD Provinsi Lampung, para project owner proyek strategis, serta 58 calon investor dari berbagai negara. Kehadiran puluhan investor asing itu dinilai sebagai bukti meningkatnya minat dan kepercayaan komunitas internasional terhadap potensi ekonomi dan investasi di Provinsi Lampung.
Simak juga Video: Lapor Presiden, Rosan: Hilirisasi Siap Jalan, Finansial Terkendali
