Panas Rapat Paripurna DPRD DKI, Dihujani Interupsi-Anggota Walk Out

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta hari ini berlangsung panas. Rapat dihujani interupsi dari sejumlah anggota Dewan yang memprotes kebijakan pemotongan subsidi pangan murah yang dipangkas hingga Rp 300 miliar.

Hal itu, disampaikan beberapa anggota Dewan di rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 di DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Rapat itu awalnya berlangsung tertib saat penyampaian hasil reses oleh anggota DPRD, Ramli. Namun ketegangan mulai terasa ketika anggota Komisi C DPRD DKI, Lukmanul Hakim, menyampaikan interupsi keras terkait pemangkasan anggaran subsidi pangan sebesar Rp 300 miliar.

"Saya sedih, Pak Ketua. Pengurangan subsidi pangan ini jangan dilakukan. Alasannya, karena daging dan susu UHT tidak diminati, ternyata itu bohong. Anak buah Gubernur yang salah menyampaikan," tegas Lukmanul dalam rapat.

Tak hanya Lukman, anggota Komisi A DPRD, Achmad Yani, juga ikut menyampaikan interupsi terkait rencana normalisasi Kali Krukut. Ia menyampaikan keresahan warga yang takut terdampak pembebasan lahan tanpa sosialisasi.

"Pak Gubernur, warga Pela Mampang dan Petogogan resah. Mohon sosialisasi dilakukan. Kalau pun rumah mereka tergusur, mohon diberikan ganti untung, bukan ganti rugi," kata Yani.

Sedangkan Legislator dari Fraksi Gerindra, Setyoko, juga tak setuju dengan adanya pemangkasan subsidi pangan itu. Ia menolak keras pengurangan subsidi pangan.

"Rp 300 miliar ini untuk kaum marhaen, Pak, bukan kapitalis. Jangan kasih janji. Di lapangan rakyat susah dapat haknya. Kadang harus bayar Rp 50 ribu supaya dilayani cepat, seperti disuruh menyuap," ujarnya lantang.

Sementara dari anggota DPRD Komisi C, Josephine Simanjuntak, ikut merespons kebijakan Pemprov yang memangkas dana sosial, tapi tetap menggelontorkan dana hibah besar untuk Forkopimda dan ormas.

"Dari Rp 1,02 triliun menjadi Rp 655 miliar. Itu diturunkan Rp 300 triliun. Dimasukkan ke sini, bagi saya itu tidak masuk akal, Pak. Tolong Pak Gubernur untuk bisa mengoreksi ini dengan serius untuk bisa seperti Pak Gubernur canangkan selama ini bahwa masyarakat Jakarta bisa lebih sejahtera dan bisa masuk dalam global city kita yang kita harapkan," kata Josephine.

Setelah serangkaian interupsi itu, Ketua DPRD DKI Khoirudin akhirnya kembali mengambil alih jalannya sidang. Ia menanyakan persetujuan terhadap Ranperda APBD 2026 untuk disahkan menjadi Perda.

"Apakah rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2026 dapat disetujui?" tanya Khoirudin.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta memanas dengan interupsi anggota Dewan terkait pemotongan subsidi pangan Rp 300 miliar. (Brigitta Belia/detikom)

Beberapa anggota menjawab 'setuju', namun sebagian lain dengan lantang berteriak 'tidak setuju'. Khoirudin lalu mengetok palu tiga kali sebagai tanda pengesahan Ranperda itu.

"Pimpinan interupsi, dong! Voting dulu, jangan asal ketok palu!" terdengar teriakan dari kursi anggota.

"Harusnya diabsen dulu per fraksi, pimpinan!" sahut lainnya.

Namun Khoirudin tetap melanjutkan pembacaan keputusan dan menutup sidang. Hal itu membuat sejumlah anggota Dewan memilih walk out dari ruang rapat sebagai bentuk protes.

"Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah, maka peraturan daerah tersebut akan diserahkan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti," lanjut Khoirudin.

Beberapa anggota yang tampak meninggalkan ruang sidang di antaranya berasal dari Fraksi PSI, Gerindra hingga PAN, seperti Franchine Widjojo, Ali Lubis, Yosephine Simanjuntak, dan beberapa anggota Dewan lainnya.