Pemerintah berencana membatasi game online Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) buntut ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengatakan pihaknya akan berdiskusi terkait wacana pembatasan game PUBG.
"Terkait arahan Presiden, kami akan segera mendiskusikan secara mendalam langkah-langkah dan kebijakan terbaik bersama kementerian dan lembaga terkait. Tujuan utama kami adalah menemukan solusi komprehensif yang berpihak pada perlindungan anak, baik dari aspek pengasuhan, pendidikan, maupun kehidupan sosial mereka," ujar Arifah kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).
Arifah menilai penting untuk memperkuat literasi digital dan pengawasan orang tua agar anak-anak memiliki benteng yang kuat dari potensi pengaruh negatif game bernuansa kekerasan. Menurutnya, segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan, termasuk bermain game, tentu tidak baik.
"Begitu pula dengan bermain game online, jika dilakukan secara berlebihan, dapat berdampak negatif terhadap prestasi akademik siswa, seperti menurunnya motivasi belajar, terganggunya konsentrasi, dan penundaan penyelesaian tugas sekolah, yang akhirnya bisa menurunkan hasil belajar anak," kata Arifah.
Namun, apabila pengelolaan waktu dan aktivitas bermain game dilakukan dengan baik dan seimbang, Arifah menilai aktivitas ini justru dapat menjadi sarana yang bermanfaat sebagai pelepas penat dari rutinitas yang padat dan media bersosialisasi dengan teman sebaya. Bahkan, jika ditekuni dengan serius, banyak atlet e-sport yang telah berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus mampu menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik.
(isa/idn)