Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 7 November 2025 mencapai 78,9 persen atau sekitar Rp 8,28 triliun dari target Rp 10,50 triliun. Karena itu, Pemprov akan melakukan percepatan penyerapan.
Usai rapat pimpinan, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, kondisi APBD saat ini masih sesuai dengan prognosis yang telah diperkirakan sejak awal tahun. Menurutnya, APBD memiliki mekanisme penyesuaian (adjustment) agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengganggu kesehatan fiskal daerah.
"Alhamdulillah, program-program yang sudah direncanakan saat ini terus berprogres. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua yang sudah kita rencanakan," kata Andra Soni kepada wartawan, Senin (10/11/2025).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menjelaskan, percepatan penyerapan belanja menjadi fokus menjelang akhir tahun. Ia meminta kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat serapan.
"Kita sudah menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk segera mengakselerasi kegiatan-kegiatannya. Kita juga sudah memetakan mana OPD yang penyerapannya rendah," kata Deden.
Ia menyebut Dinas Pekerjaan Umum menjadi salah satu perangkat daerah dengan serapan rendah. Namun, Deden menyebut hal itu normal karena pola pembayaran pekerjaan fisik dilakukan di akhir tahun saat proyek selesai.
"Kalau fisik itu biasanya pembayarannya di akhir. Tapi dilihat dari jumlah kontrak yang ada, insyaallah mereka bisa mencapai target," ujarnya.
Deden juga menyoroti pentingnya menjaga pendapatan agar sesuai target. Ia berharap inovasi dari pimpinan baru Badan Pendapatan Daerah dapat membantu optimalisasi penerimaan daerah.
"Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana pendapatan bisa sesuai target, karena sampai saat ini pendapatan masih agak mengkhawatirkan," katanya.
Lihat juga Video: Purbaya Minta Maaf soal Ribut-ribut Dana Daerah: Tapi Kerja yang Benarlah!
(aik/whn)