Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yakin Presiden Prabowo Subianto tidak ragu menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Mengingat dasar hukum, dukungan dan proses politiknya di Sidang Paripurna MPR RI.
Adapun sidang paripurna yang melibatkan seluruh fraksi dari unsur DPR RI dan unsur DPD RI di MPR RI sama kuatnya dengan keputusan MPR RI memulihkan nama baik dan martabat Sang Proklamator sekaligus Presiden RI Pertama Soekarno serta Presiden keempat Abdurrahman Wahid.
Karena itu tidak ada lagi hambatan hukum, politik, maupun administratif bagi negara untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada sosok yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade dan meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan nasional.
"Keputusan itu disahkan dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 yang dihadiri lebih dari dua pertiga anggota MPR dari unsur DPR dan DPD. Sebelum sampai pada tahap pengesahan, keputusan tersebut telah melalui serangkaian rapat intensif," kata Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025).
Dia menjelaskan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada 23 September 2024 menjadi forum penting yang menandai konsensus nasional. Dari situ, lahir kesepakatan politik yang jarang terjadi. Semua fraksi MPR dan kelompok DPD sepakat mengakhiri perdebatan panjang sejarah terkait tiga Presiden Indonesia tersebut.
"Setelah MPR RI periode 2019-2024 memulihkan nama baik mantan Presiden Soekarno dan Aburahman Wahud serta mencabut nama mantan Presiden Presiden Soeharto dari pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, maka tidak ada lagi penghalang hukum atau politik. Kini saatnya bangsa ini memberikan penghormatan yang pantas kepada almarhum Presiden Soeharto atas jasa dan pengabdian luar biasanya terhadap bangsa dan negara Indonesia," ujar Bamsoet.
Dia menjelaskan dengan berakhirnya polemik hukum, pemerintah memiliki dasar moral dan historis yang kuat untuk memberikan penghargaan negara kepada Presiden Soeharto. Seluruh kriteria dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan juga telah dipenuhi oleh mantan Presiden Soeharto.
Pemberian gelar pahlawan nasional bukan semata penghormatan simbolis, tetapi juga bentuk pengakuan negara atas pengabdian dan jasa besar seorang pemimpin yang membangun bangsa dengan visi jauh ke depan.
"Presiden Prabowo Subianto memiliki kesempatan bersejarah untuk meneguhkan rekonsiliasi nasional. Pemberian gelar ini bukan semata penghormatan kepada individu, tetapi juga penegasan bahwa bangsa Indonesia mampu berdamai dengan masa lalunya dan menatap masa depan dengan kebanggaan," ungkap Bamsoet.
Bamsoet memaparkan berbagai capaian monumental di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Data Bank Dunia menunjukkan sepanjang tahun 1967 hingga 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 6-7 persen per tahun.
Angka kemiskinan turun signifikan dari sekitar 60 persen pada 1970-an menjadi sekitar 11 persen pada 1996. Pemerataan pembangunan juga mulai terasa di berbagai wilayah melalui proyek transmigrasi, industrialisasi, serta penguatan sektor pertanian.
"Program pembangunan nasional yang digagas Pak Harto telah membawa jutaan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dihapus. Dengan kepemimpinan beliau, Indonesia tumbuh menjadi negara yang diperhitungkan di kawasan regional," ungkap Bamsoet.
Bamsoet menuturkan keberhasilan sektor pertanian menjadi tonggak penting dalam sejarah pemerintahan Soeharto. Melalui program Bimas, Inmas, dan Revolusi Hijau, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984.
Presiden Soeharto bahkan menerima penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan Dunia) atas capaian tersebut. Pencapaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan membangun ketahanan pangan nasional.
Di bidang infrastruktur, Presiden Soeharto menjadi pelopor pembangunan besar-besaran yang menopang ekonomi hingga saat ini. Jalan Tol Jagorawi yang diresmikan pada 1978 menjadi proyek tol pertama di Indonesia dan menjadi inspirasi jaringan tol nasional yang kini mencapai ribuan kilometer.
Selain itu, pembangunan waduk, jembatan, pelabuhan, bandara, hingga pabrik pupuk dan semen menjadi tonggak industrialisasi nasional.
"Warisan infrastruktur Pak Harto adalah pondasi yang masih digunakan hingga sekarang. Beliau membangun dengan visi jangka panjang. Kita hari ini masih terus menikmati hasil kerja kerasnya," jelas Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, di bidang sosial dan politik Presiden Soeharto berhasil menjaga stabilitas nasional dalam jangka panjang yang memungkinkan Indonesia fokus membangun ekonomi dan pendidikan. Pemerintahannya berhasil menekan inflasi yang sempat mencapai ratusan persen di awal 1966 menjadi satu digit dalam beberapa tahun, serta mendorong tumbuhnya kelas menengah baru di berbagai daerah.
"Mantan Presiden Soeharto bukan hanya pemimpin pembangunan, tetapi juga pemersatu bangsa. Beliau telah membuktikan kepemimpinan yang membawa perubahan besar. Sudah sepantasnya negara memberi penghormatan tertinggi dengan gelar pahlawan nasional," pungkas Bamsoet.
(anl/ega)