Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan operasi modifikasi cuaca hingga 10 November untuk mengantisipasi potensi banjir akibat hujan ekstrem dan limpasan air dari wilayah hulu. Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, mendukung langkah Pemprov tersebut.
"Ya memang kemacetan panjang akhir-akhir ini cukup melelahkan bagi kita para pengguna jalan yang memang pekerjaannya cukup tinggi intensitas mobilisasinya karena itu apa pun upaya Pemprov dalam mengantisipasi kejadian-kejadian ini patut kita dukung," kata Rany kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
Wakil Ketua DPRD DKI ini juga menilai langkah itu akan berdampak pada sejumlah sektor. Namun, menurutnya, hal itu dapat dilakukan evaluasi agar ditemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah banjir dan macet saat cuaca ekstrem melanda.
"Meski mungkin akan ada beberapa hal penyesuaian tentunya dari setiap upaya tetapi minimal kita bisa mengevaluasi upaya tersebut agar bisa mencari solusi yang lebih baik ke depannya," imbuhnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Ali Lubis meminta Pemprov transparan soal anggaran yang digunakan untuk modifikasi cuaca. Dia juga menyoroti efektivitas langkah tersebut dalam mengantisipasi banjir di Jakarta.
"Prinsipnya, saya mendukung dan setuju jika Pemprov Jakarta melakukan modifikasi cuaca sebagai sarana untuk mengantisipasi banjir di Kota Jakarta. Tapi saya minta kepada Pemprov Jakarta agar terbuka dan transparan disampaikan ke publik berapa biaya untuk melakukan modifikasi cuaca tersebut. Sebab, modifikasi cuacanya dari tanggal 5 sampai 10 November 2025 dan seberapa efektif jika itu dilakukan," kata Ali Lubis kepada wartawan.
Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur ini mewanti-wanti anggaran untuk melakukan modifikasi cuaca tersebut tak berdampak pada masyarakat.
"Karena jangan sampai biaya yang dikeluarkan untuk modifikasi cuaca tidak bermanfaat sama sekali. Sebab, biaya yang digunakan adalah uang rakyat," pungkas Ali.
(fca/idn)