.webp)
Para guru turun ke jalan untuk menyampaikan beberapa tuntutan terkait kesejahteraan mereka. Mereka bahkan harus mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Para guru ini menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). Massa guru yang demo berasal dari Gabungan Organisasi Guru Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).
Selain pengangkatan sebagai ASN atau PPPK, para guru menyampaikan beberapa tuntutan lain, yakni:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Penerbitan SK PPPK bagi guru bersertifikasi tanpa diskriminasi
- Pelunasan tunggakan inpassing 2012-2014
- Setop diskriminasi terhadap guru swasta madrasah.
Keluh Kesah Guru Honorer
Guru honorer asal Magetan, Jawa Timur, Dewi (55) mengatakan dirinya sudah 20 tahun menjadi guru honorer dan berharap bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dewi bersama rekan-rekannya menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). Dewi mengatakan dirinya telah mengajar di madrasah swasta sejak tahun 2004.
"Kami adalah guru swasta Kemenag yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun," ujar Dewi saat ditemui di lokasi demonstrasi.
Dewi berharap guru-guru honorer yang mengajar di sekolah di bawah naungan Kemenag bisa mendapat kesempatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan P3K. Dia menilai guru-guru di sekolah swasta di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lebih mudah menjadi P3K.
"Tuntutan kami pertama, kalau bisa dari swasta diangkat jadi PNS atau P3K. Sebab, untuk Kementerian Pendidikan bisa, kenapa Kemenag sulit?" ujarnya.
Harus Ambil Kerja Sampingan Karena Tunjangan Terlambat
Dewi juga menyoroti keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi inpassing di Jawa Timur. Dia mengatakan ada tunggakan selama 3 bulan sejak tahun 2018 yang belum dibayarkan.
"Sudah pemberkasan berkali-kali tapi belum cair. Katanya mau dicairkan, tapi pemberkasannya diulang terus," keluhnya.
Dewi menyebut ada sembilan guru yang sudah inpassing di sekolah tempatnya mengajar. Meski demikian, Dewi mengaku tetap bersyukur bisa mengajar anak-anak didiknya.
"Sedih, tapi prinsipnya ikhlas beramal. Kalau rezeki dari sini belum, mungkin dari jalan lain. Tapi kami tetap ingin hak kami diperlakukan sama," tuturnya.
Dewi mengatakan selama ini dirinya mendapat gaji Rp 2,6 juta per bulan sejak tahun 2012. Dia mengaku harus mencari tambahan penghasilan demi mencukupi kebutuhan hidup.
"Kami nyambi, kadang jualan motor, (ngajar) les. Ada juga yang bertani. Kami hanya ingin pendidikan lebih maju, tanpa perbedaan antara swasta dan negeri," ujarnya.
Istana Buka Suara
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) sekaligus Jubir Istana, Juri Ardiantoro, bersama perwakilan pejabat dari Kementerian Agama menerima sejumlah guru madrasah yang berdemo di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, hari ini. Juri menyerap tuntutan para guru madrasah yang meminta diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sejumlah guru madrasah yang tiba ini tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), hingga Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMI).
Salah satu perwakilan, Muhammad Zein, menjelaskan tuntutan para guru madrasah yang meminta untuk diangkat melalui afirmasi PPPK. Ia mengungkit guru honorer di sekolah umum yang sudah diangkat PPPK. Menurutnya, guru madrasah memiliki hak yang sama dengan guru lain.
"Itu satu-satunya tuntutan kami. Harapannya Pak Presiden bisa menerima kami ke depan dan sekaligus memberikan afirmasi agar guru-guru madrasah swasta bisa diangkat menjadi PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK. Itu saja tuntutan kami karena itu salah satu poin tertinggi dari keinginan kami yang sudah usianya di atas 30, 40 tahun, 50 tahun. Tanpa PPPK, berarti negeri ini masih terjadi diskriminasi antara sekolah dengan madrasah," kata Zein kepada wartawan usai diterima.
Diangkat menjadi PPPK, menurutnya, menjadi salah satu upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah. Ia berharap ada solusi dari pemerintah terkait tuntutannya tersebut.
"Ingat ya, tidak boleh ada dikotomi, tidak boleh ada disparitas kebijakan afirmasi anggaran dari negara. Ketika sekolah PPPK, madrasah swasta juga berhak untuk mendapatkan PPPK karena anggarannya ada," ujarnya.
"Sekali lagi, Pak Presiden, harapannya, beliau tadi Pak Wamen juga sudah sampaikan, akan disampaikan Pak Presiden. Makanya kita akan mendengarkan dalam waktu beberapa saat ini bagaimana komitmen beliau karena saya yakin beliau punya komitmen untuk pendidikan, khususnya madrasah swasta di negeri ini," lanjut Zein.
Komitmen Presiden Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Sementara, Juri mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut saat ini Prabowo sudah bertolak ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC 2025.
"Oleh karena itu, tadi saya menyampaikan aspirasi yang teman-teman guru madrasah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden," ujar Juri.
Juri menekankan komitmen Prabowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pemerintahannya. Peningkatan kualitas itu meliputi sistem hingga fasilitas di seluruh pendidikan di Indonesia.
"Saya juga sudah sampaikan mengenai pendidikan. Komitmen Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas, bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama," ujarnya.
Simak juga Video 'Peserta Demo Guru Tuntut Haknya, Gaji Minim-Terpaksa Kerja Sampingan':
