Nusron Wahid Datangi KPK, Minta Masukan Cegah Pungli di Bidang Pertanahan

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendatangi gedung KPK. Nusron ingin meminta masukan ke KPK untuk menutup celah pungutan liar atau pungli di bidang pertanahan.

"Mau minta masukan dalam rangka evaluasi bisnis proses di bidang pertanahan, karena bisnis proses yang ada hari ini usianya sudah 15 tahun. Sudah nggak sesuai dengan konteks hari ini," kata Nusron kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

Nusron menjelaskan, pihaknya memang tengah mengevaluasi proses bisnis di bidang pertanahan. Masukan dari KPK, menurut dia, diperlukan untuk menutup celah pungli yang mungkin terjadi.

"Nah, sekaligus dalam rangka menyusun bisnis proses yang baru ini, kita mau minta masukan di mana letak-letak celah pungli. Akan kita tutup supaya nggak ini, menurut pandangan dari teman-teman di KPK," sebutnya.

Proses bisnis pertanahan yang dimaksudkan antara lain pemberian persetujuan tata ruang, persetujuan KPR, hingga reforma agraria. Proses yang ada saat ini, sebutnya, telah ketinggalan zaman.

"Jadi tata kelolanya kita ubah, hutan-hutannya. Karena apa? Bisnis proses yang ada saat ini dianggap oleh sebagian besar pemohon itu sudah jadul, sudah terlalu lama, dan masih dianggap berbelit-belit," beber Nusron.

"Bisa jadi itu adalah sistem yang terbaik pada tahun itu, hari ini udah banyak perubahan, apalagi dengan era digital," terangnya.