.webp)
Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI) menggelar dialog bersama anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dialog digelar dalam rangka memperkuat transparansi dan mendorong Polri menjadi lembaga yang lebih dipercaya publik.
Pertemuan yang digelar di Nims Café, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025 ini merupakan rangkaian kegiatan 'Academic Exchange Learning on Police Reform: Dialog Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI) dengan Koalisi Masyarakat Sipil'. Kegiatan ini bertujuan menjadi ruang tukar pikiran antara akademisi kepolisian dan komunitas jurnalis untuk membahas persepsi publik terhadap Polri, tantangan reformasi kepolisian, dan penguatan transparansi dalam komunikasi publik.
 DIKPI-Anggota AJI Gelar Dialog (Foto: Dok Ist) |
Ketua DIKPI, Kombes Pol Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., menjelaskan Ilmu Kepolisian memandang kepolisian bukan hanya sebagai institusi, tetapi juga sebagai fungsi sosial yang dijalankan bersama masyarakat (polisionil function). Dedy mengatakan dialog dengan anggota AJI penting untuk memahami kritik publik terhadap Polri sekaligus mengenalkan paradigma ilmiah pemolisian modern.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami ingin membuka ruang akademik agar kepolisian dan media bisa saling belajar, memperkuat transparansi, dan mendorong Polri menjadi institusi sipil yang dipercaya publik," ujar Dedy Tabrani dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
Sementara itu, perwakilan AJI, Riki, menyampaikan hasil liputan investigatif AJI bertajuk 'Catatan Gelap Perilaku Polisi' yang menyoroti berbagai persoalan seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya pengawasan internal. Anggota AJI ini menilai sistem pengawasan dan penegakan disiplin di tubuh Polri perlu diperkuat agar reformasi berjalan efektif.
"Polri memiliki sistem dan instrumen yang lengkap, tapi implementasinya sering tidak konsisten. Propam harus lebih berani dan transparan agar kepercayaan publik tumbuh," tegas Riki.
 DIKPI-Anggota AJI Gelar Dialog (Foto: Dok Ist) |
Anggota AJI lainnya, Arin, menyoroti pentingnya akses informasi yang terbuka dan profesionalisme komunikasi publik Polri.
"Jurnalis bekerja atas kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Akses informasi yang tertutup justru merugikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," kata Arin.
Dialog juga menyoroti isu kesejahteraan dan disparitas internal di tubuh Polri yang berdampak pada perilaku anggota di lapangan, serta pentingnya keseimbangan antara reward dan punishment. DIKPI menekankan perlunya pembenahan sistem penghargaan agar tidak hanya mengutamakan fungsi operasional, tetapi juga fungsi pembinaan dan pelayanan publik.
Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman bahwa reformasi Polri harus bertumpu pada dua pilar utama: profesionalisme dan integritas. Keduanya hanya bisa terwujud melalui kolaborasi terbuka antara Polri, akademisi, dan media.
Tonton juga video "Polri Siapkan Pelatihan untuk Calon Kepala SPPG di Indonesia" di sini:
(knv/fjp)
