.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerapkan uji cepat (rapid test) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat standar kebersihan dan keamanan program makanan bergizi gratis (MBG) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan rapid test tersebut telah melalui tahap uji coba di 10 SPPG dan dalam waktu dekat akan diperluas secara nasional. Langkah ini dilakukan untuk menjamin makanan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya anak sekolah, benar-benar aman dan higienis.
"Ini bagian dari perintah Presiden agar setiap SPPG siap menjalankan uji kebersihan. Nomor vendor sudah kami edarkan dan minggu ini pengadaan akan dilakukan secara serempak," kata Dadan dalam kegiatan Konsolidasi Regional MBG di SICC Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilansir Antara, Senin (13/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BGN telah menyiapkan 10 hingga 15 vendor resmi untuk menyediakan alat rapid test kepada seluruh SPPG yang beroperasi di berbagai wilayah. Uji cepat ini menjadi salah satu instrumen utama dalam standarisasi pengawasan gizi dan kebersihan pangan.
Dadan menambahkan kebijakan rapid test merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga mutu dan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Dengan adanya uji cepat, setiap penyedia layanan akan memiliki data kesehatan dan kebersihan yang terukur.
Selain itu BGN juga berencana menugaskan 5.000 juru masak profesional yang tergabung dalam International Chef Association untuk mendampingi seluruh SPPG baru selama sedikitnya lima hari.
"Para juru masak ini akan membantu proses pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga pengiriman makanan agar sesuai standar gizi dan higienitas," jelas Dadan.
Pendampingan oleh tenaga profesional, kata Dadan, diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan mengikuti prinsip keamanan pangan dan standar gizi yang ditetapkan.
BGN juga tengah menyiapkan dukungan anggaran besar untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG tahun depan. Pada 2026 total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 335 triliun, terdiri dari Rp 268 triliun pagu utama dan Rp 67 triliun dana siap pakai.
"Dengan dukungan anggaran yang kuat dan sistem pengawasan yang ketat, kami ingin memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat program MBG dengan kualitas terbaik," ujarnya.
Dadan menegaskan kombinasi antara teknologi pengujian, pendampingan profesional, dan dukungan fiskal akan menjadi pilar utama keberhasilan program MBG secara nasional.
Tonton juga video "Mensesneg Sebut Perpres MBG Rampung Sebentar Lagi" di sini:
