Wakil Menteri Sosial, (Wamensos) Agus Jabo Priyono memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Pengendalian Program Sekolah Rakyat. Rakor digelar untuk memperkuat sinergi dan efektivitas pengawasan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, khususnya dalam mengantisipasi berbagai kendala di lapangan.
Dalam arahannya, Agus Jabo menegaskan bahwa tim pengendalian memiliki peran strategis dalam memastikan program berjalan tepat sasaran dan transparan.
"Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mengendalikan potensi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program, terutama terkait sarana prasarana, sumber daya manusia, serta aspek keuangan. Dengan pengawasan yang terstruktur, pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diharapkan berjalan lebih efektif tanpa kendala," ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).
Selain memperkuat pengawasan lapangan, Agus Jabo juga menyoroti pentingnya dukungan teknologi digital dalam tata kelola program. Ia meminta laporan terkait digitalisasi dan sistem informasi Sekolah Rakyat yang kini telah mulai digunakan di berbagai wilayah.
Dalam paparannya, Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto menyampaikan bahwa aplikasi pendukung Sekolah Rakyat telah dikembangkan untuk menghimpun dan mengelola berbagai informasi, mulai dari kegiatan belajar, data peserta didik, hingga kebutuhan pembelajaran di lapangan.
"Saat ini kami sedang melakukan pendalaman terhadap data yang telah terkumpul. Dari hasil awal, ditemukan sejumlah temuan penting, seperti adanya peserta didik penyandang disabilitas dan siswa yang memerlukan pengaturan khusus dalam proses pembelajaran," kata Joko.
Berdasarkan data sebaran siswa Sekolah Rakyat, tercatat sebanyak 14.473 siswa yang terdiri dari 14.238 siswa non-disabilitas, 194 siswa dengan disabilitas ringan, 17 siswa dengan disabilitas sedang, dan 24 siswa dengan disabilitas berat. Selain itu, terdapat 510 siswa yang berasal dari keluarga dengan anggota penyandang disabilitas.
Sementara itu, Prof. Mohammad Nuh memberikan apresiasi terhadap langkah digitalisasi dan sistem monitoring yang dikembangkan. Menurutnya, inovasi ini penting untuk menjamin transparansi dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
"Saya kagum dengan adanya aplikasi monitoring pengendalian ini. Kepada para pengelola, manfaatkan dengan baik. Bagi para Satgas, penting untuk mengenali karakteristik Sekolah Rakyat dan masyarakatnya agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," tutur Prof. Nuh.
Lebih lanjut, Prof. Nuh menekankan pentingnya pemahaman tata kelola oleh setiap Satuan Tugas (Satgas). Ia menegaskan bahwa anggota Satgas harus memahami kondisi sekolah di wilayahnya, termasuk latar belakang sosial siswa dan orang tua.
"Satgas harus memahami tata kelola dan situasi di lingkungan sekolahnya masing-masing. Dengan begitu, ketika ada siswa atau orang tua yang mengalami kesulitan, mereka dapat memberikan solusi yang bijak dan sesuai konteks," kata dia.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas tim dan menegaskan komitmen Kementerian Sosial dalam menjalankan Program Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan berbasis empati, inklusif, dan berkeadilan sosial.
Hingga saat ini Sekolah Rakyat telah berdiri di 165 titik di seluruh Indonesia. Target Presiden Prabowo Subianto di setiap kota/kabupaten dibangun Sekolah Rakyat yang masing-masing mampu menampung hingga 1.000 siswa.
Untuk diketahui, rakor digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, hari ini, dan dihadiri jajaran pejabat Kementerian Sosial.
Simak juga Video: 165 Sekolah Rakyat Sudah Beroperasi
(prf/ega)