.webp)
Ada sekelumit cerita di balik pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya bertemu untuk membahas dana daerah.
Pertemuan itu dilakukan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). Purbaya tiba di lokasi pukul 08.01 WIB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Canda Purbaya ke Pramono
Purbaya menyampaikan terima kasih kepada Pramono usai pertemuan itu. Purbaya bercerita, Pramono tak banyak memprotes terkait pemotongan dana bagi hasil (DBH) Jakarta.
"Ya pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," canda Purbaya.
 Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI, Selasa (7/10/2025). (Anggi/detikcom) |
Purbaya mengatakan pemotongan DBH dilakukan karena adanya keterbatasan uang. Dia berjanji akan mengembalikan dana jika perekonomian telah membaik.
"Ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa, nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah," jelas Purbaya.
"Kalau ekonomi kita membaik, arahnya berbalik, tahun depan sudah kelihatan lebih cepat, saya akan bisa perkirakan pendapatan saya seperti apa di akhir tahun," ujarnya.
Purbaya mengaku akan menghitung ulang pendapatan pada triwulan kedua 2026. Dia memastikan, jika terdapat kelebihan, akan diberikan kepada daerah.
"Pertengahan triwulan tahun kedua saya akan, atau triwulan kedua tahun depan, saya akan hitung ulang, berapa pajak saya sampai akhir tahun," paparnya.
"Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat tadi, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng," sambungnya.
Pramono Minta Izin Purbaya
Pramono menjelaskan pertemuannya dengan Purbaya terkait pemotongan DBH Jakarta. Dia menyebut pemprov akan selaras dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat.
"Pada hari ini kami bertemu, berdiskusi hampir satu jam. Yang pertama, berkaitan dengan Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan DBH," kata Pramono.
Pramono mengatakan Pemprov Jakarta tak mempermasalahkan pemotongan tersebut. Dia mengatakan APBD DKI akan disesuaikan dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun dan melakukan pendanaan kreatif.
"Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," paparnya.
Dalam kesempatan itu, Pramono juga meminta izin agar BUMD di DKI boleh memanfaatkan guyuran Rp 200 triliun dari pemerintah pusat ke bank Himbara. Dia berharap dana itu boleh digunakan oleh BUMD DKI.
"Tetapi juga kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta," sambungnya.
Kata Purbaya soal Kucuran Dana ke Bank Jakarta
Masih dalam kesempatan itu, Purbaya mengatakan pihaknya telah berniat mengucurkan dana pemerintah ke Bank Jakarta. Saat ini, Purbaya telah menyimpan Rp 200 triliun ke Bank Himbara.
"Ada satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara, yang Rp 200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?" kata Purbaya.
"Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, 'apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya, waduh gak bisa nyalurkan', 'kata Pak Gubernur bisa'," sambungnya.
Purbaya mengaku akan mengimplementasikan strategi yang serupa untuk Bank Jakarta. Bahkan, dia juga berniat menerapkan hal yang sama di Jawa Timur.
"Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau Rp 10 triliun Rp 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain," tutur Purbaya.
