Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons soal insiden ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan 63 orang. MUI mendorong pentingnya seluruh pihak untuk mengevaluasi gedung-gedung pesantren yang ada di Indonesia.
"Dengan peristiwa ini, sebenarnya pemerintah harus mengevaluasi semua bentuk gedung-gedung, tidak hanya pesantren, tetapi juga bangunan-bangunan yang mana yang layak, mana yang kurang, karena ini kan sudah ada standar operasional prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak tanpa kecuali, termasuk pesantren," Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Amirsyah Tambunan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, dilansir Antara, Selasa (7/10/2025).
Amirsyah menyebutkan MUI prihatin atas peristiwa yang menimpa para santri tersebut. MUI juga mendoakan seluruh korban meninggal dalam keadaan yang baik dan husnul khatimah.
"Karena itu lagi suasana salat ya, masya Allah. Terus terang saya sangat terharu dalam peristiwa ini, sangat prihatin. Mudah-mudahan ini tidak terulang ya," ujarnya.
Lalu, Amirsyah menegaskan peristiwa ini semestinya tidak terjadi di pondok pesantren yang mendidik generasi muda untuk menjadi penerus bangsa berkualitas di masa depan.
"Dari Sidoarjo ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) perlu membina dan mengawasi semua pesantren yang ada 40 ribu lebih itu. Sudah sepatutnya dibutuhkan satu struktur birokrasi, karena tidak mudah mengawasi hal ini," paparnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar Kemenag mempertimbangkan untuk membentuk direktorat khusus kepesantrenan untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan puluhan ribu lembaga yang mendidik anak-anak bangsa tersebut.
"Saya sering menggunakan istilah ABGCM, ABGCM itu A itu Akademisi, B itu Businessman (wirausaha), G itu Government atau pemerintah, C itu community atau masyarakat, M itu media. Jadi ini merupakan pihak-pihak yang harus bersama-sama ikut melakukan upaya memperbaiki tata kelola kembali gedung-gedung atau ya pesantren lah, lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan ini menurut saya menentukan masa depan bangsa," tuturnya.
Diketahui, pemerintah akan segera membuka layanan hotline atau aduan langsung melalui telepon bagi masyarakat yang ingin melaporkan bangunan sekolah, utamanya pondok pesantren rawan ambruk.
Terkait nomor layanan hotline pemerintah akan segera mempublikasikan kepada masyarakat dalam waktu dekat.
"Kita buka hotline, nanti dikasih tahu nomornya. Tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat,Abdul Muhaimin Iskandar dalam konferensi pers di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan layanan hotline tersebut akan membantu pemerintah bersama masyarakat dalam melakukan cek dan ricek, mengatasi, sekaligus menanggulangi apabila ada masalah bangunan di sebuah pesantren.
Tonton juga video "Respons Menag soal Tradisi Santri Dihukum Ikut Ngecor Bangunan" di sini:
(azh/ygs)