.webp)
Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi diemban kembali oleh Mardiono berdasarkan keputusan pengesahan kepengurusan DPP PPP masa bakti 2025-2030 oleh Kementerian Hukum RI. Polemik dualisme PPP antara kubu Mardiono dengan Agus Suparmanto yang belakangan menggema lantaran Muktamar Ancol kini mulai berangsur mencapai titik terang.
Diketahui Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, sempat diwarnai kericuhan hingga membuat sejumlah kader PPP terluka.
Panitia Muktamar X Partai berlambang Ka'bah itu bahkan sempat memotong durasi acara yang seharusnya dilaksanakan selama tiga hari pada 27-29 September 2025, tetapi berakhir dihelat dalam durasi satu hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirangkum detikcom berikut proses penetapan Mardiono jadi Ketum PPP
1. Muktamar Sempat Diwarnai Kericuhan
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku telah mengetahui adanya pihak-pihak yang berencana memaksakan kehendak dalam Muktamar X PPP. Dia mengatakan pihak itu ingin memasukkan kepentingannya dalam proses pemilihan Ketua Umum.
"Kita sudah tahu bahwa, mungkin rekan-rekan pers juga mendengarkan bahwa sejak awal ya, sudah ada gelagat-gelagat yang, pihak-pihak lain, yang akan memaksakan kehendak dalam proses muktamar ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu," kata Mardiono seusai pengumuman menang aklamasi di Kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, sempat diwarnai kericuhan hingga membuat sejumlah kader PPP terluka. Mardiono mengatakan pihak yang ingin memaksakan kehendak di PPP itu merupakan sosok di balik kericuhan di muktamar.
"Memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan sebuah keriuhan," jelas dia.
2. Terpilih Aklamasi Jadi Ketum
Agenda Utama Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah memilih Ketua Umum yang baru. Muhammad Mardiono kembali menjabat Ketum PPP usai terpilih secara aklamasi.
"Teman-teman media yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya," kata pimpinan sidang, Amir Usmara, di Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025).
Amir mengatakan Muktamar X PPP sempat diwarnai keributan. Namun, ia menyebut total ada 30 DPW telah sepakat untuk mengadakan pemilihan Ketua Umum dan sepakat secara aklamasi untuk menunjuk Mardiono sebagai Ketua Umum PPP.
"Kami sudah sepakat dengan seluruh DPW bahwa tadi memang kita sudah ketuk palu dan menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono yang terpilih secara aklamasi dan kita berikan kesempatan untuk menyusun kepengurusan bersama 8 formatur yang sudah terbentuk, yaitu 5 dari DPW dan 3 dari DPP mendampingi Pak Mardiono jadi 9," ujar Amir.
3. Menkum Teken Kepemimpinan Mardiono
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP dengan Ketua Umum Mardiono. Supratman mengatakan SK tersebut ditandatangani seusai penelitian sejumlah dokumen.
"Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono," kata Supratman saat akan menghadiri rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2025).
"Kemudian apakah sudah diambil, saya belum tahu karena saya serahkan kepada teman-teman dan Kemenkum. Yang jelas saya sudah tanda tangani kepengurusan itu," sambungnya.
Supratman mengatakan Mardiono telah mendaftarkan kepengurusan PPP pada 30 September 2025. Kemudian, pihak Mardiono juga telah mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum.
"Kami lakukan penelitian sebagaimana yang telah dilakukan teman-teman di Dirjen AHU, maka setelah dilakukan penelitian berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, di mana menggunakan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga hasil Muktamar IX di Makassar lalu dan itu tidak berubah," tuturnya.
4. Dualisme PPP Berakhir
Dualisme PPP gegara Muktamar Ancol resmi berakhir. Kementerian Hukum mengeluarkan keputusan pengesahan kepengurusan DPP PPP masa bakti 2025-2030 dengan duet Mardiono dan Agus Suparmanto di pucuk partai berlambang Ka'bah tersebut.
Berdasarkan dokumen yang diterima detikcom, Senin (3/10/2025), Menkum Supratman Andi Agtas mengeluarkan keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP untuk lima tahun mendatang. Sebelumnya, Ketua Umum PPP Mardiono telah mendaftarkan kepengurusan hasil Muktamar Ancol dan sudah disahkan.
Perubahan kepengurusan PPP kini sudah ditetapkan oleh Menkum pukul 15.30 WIB sore ini. Agus Suparmanto, rival Mardiono di Muktamar PPP beberapa waktu lalu, bergabung dalam kepengurusan baru.
Mardiono tetap menjabat Ketua Umum PPP. Sementara itu, Agus Suparmanto menjadi Wakil Ketua Umum PPP. Adapun posisi Sekjen PPP dijabat Taj Yasin yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Dalam foto yang diterima detikcom, Menkum Supratman menyerahkan Keputusan Menkum kepada Mardiono langsung. Agus Suparmanto dan Taj Yasin ikut dalam sesi foto tersebut.
Berikut ini susunan kepengurusan PPP masa bakti 2025-2030.
Ketua Umum: Mardiono
Wakil Ketua Umum: Agus Suparmanto
Sekretaris Jenderal: Taj Yasin
Wakil Sekretaris Jenderal: Jabbar Idris
Bendahara Umum: Imam Fauzan A Uskara
Wakil Bendahara Umum: Rusman Ya'qub
