Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memangkas dana perjalanan dinas hingga konsumsi rapat untuk menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dilakukan setelah adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Jakarta.
"Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Balai Kota," kata Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
Pramono menegaskan Pemprov Jakarta patuh dan taat pada keputusan atau kebijakan pemerintah pusat. Termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta yang dipotong sebesar Rp 15 triliun.
"Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DBH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp 79 triliun," ujarnya.
Selain itu, efisiensi anggaran akan dilakukan beberapa pos pada program pembangunan infrastruktur. Misalnya yang dulu dilakukan dengan penyertaan modal daerah, kini akan dilakukan dengan sistem kemitraan.
"Tetapi dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD ataupun siapapun yang akan membangun, contohnya misalnya interkoneksi di Dukuh Atas, hub Dukuh Atas, yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari Kementerian Perhubungan tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD. Maka dilakukan dengan kemitraan dan sebagainya-sebagainya," jelasnya.APBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya-sebagainya," jelasnya.
Meski begitu, Pramono memastikan ada beberapa program yang tidak akan berdampak pada pemangkasan anggaran, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).Pramono memastikan ada beberapa program yang tidak akan terdampak pemangkasan anggaran, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
"Dan saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagikan 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dirilis untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," imbuhnya.KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," imbuhnya.
Tonton juga video "Efisiensi Anggaran, Perjalanan Dinas Pemprov Bali Dipangkas 50%" di sini:
(wnv/wnv)