Anggota Komisi VI DPR, Sarmuji, mengusulkan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto nantinya juga bertugas di Danantara. Menurutnya, hal itu akan mempermudah pengambilan kebijakan lantaran dua lembaga ini berkaitan.
"Ada bagusnya kalau Kepala BP BUMN merangkap Danantara sehingga memudahkan pengambilan kebijakan. Konsekuensinya, pengawasan oleh lembaga lain harus kuat karena dua kekuasaan ada dalam satu tangan," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).
Sarmuji mengatakan Kepala BP BUMN harus jujur dan mampu menuntaskan segala persoalan di internal. Sarmuji berharap BP BUMN nantinya mampu berbenah.
Baca juga: Tak Ada Lagi Kementerian BUMN |
"Kami berharap berbagai persoalan yang ada dalam BUMN diselesaikan secara tuntas. Pengelola BUMN harus jujur jika ada persoalan sehingga memudahkan diagnosis dan penyelesaian," ungkap Ketua Fraksi Golkar DPR ini.
Sarmuji mewanti-wanti sistem perekrutan direksi hingga komisaris di BP BUMN. Sekjen Partai Golkar ini meminta kebijakan yang diambil BP BUMN memprioritaskan aspek profesionalitas.
"Jangan terlalu banyak gincu yang manipulatif. Kelihatan baik dari luar, tetapi keropos di dalam. Soal rekrutmen direksi dan komisaris juga perlu kehati-hatian. Dari mana pun sumber rekrutmennya tidak ada masalah. Yang penting memenuhi aspek profesional," ungkapnya.
(dwr/rfs)