Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) akan rampung pekan ini. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut langkah ini terlambat.
"Ini langkah yang terlambat, aneh, dan terkesan main-main. Program sudah berjalan berbulan-bulan, ribuan anak menjadi korban keracunan, tetapi aturan dasar justru baru disiapkan sekarang. Ini program asal-asalan banget," ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada wartawan, Jumat (2/10/2025).
Menurut Ubaid, MBG sejak awal dijalankan tanpa desain kebijakan yang matang, tanpa uji publik, dan tanpa pelibatan masyarakat sipil. Alih-alih melindungi anak-anak Indonesia, kata Ubaid, program ini justru berubah menjadi tragedi kesehatan massal.
"Perpres yang hendak diteken tidak boleh menjadi instrumen 'cuci tangan' pemerintah. Apalagi jika perpres ini dibahas secara tertutup dan tidak melibatkan masyarakat sipil. Ya sebaiknya dihentikan saja program ini jika kengawuran dan kesewenang-wenangan ini diterus-teruskan," tegas Ubaid.
Ubaid menyebut perlu ada beberapa hal yang diatur di Perpres Tata Kelola MBG. Salah satunya soal pembiayaan MBG.
"Soal pembiayaan MBG jangan bersumber dari anggaran pendidikan yang 20 persen itu, perlu diatur bagimana program ini dijalanakan secara transparan dan akuntabel, juga harus memperioritaskan kelompok targeted yaitu mereka yang kekurangan gizi dan daerah yang angka ketercukupan gizinya masih rendah, pengaturan tentang SPPG jangan satu bentuk tapi bisa berbagai bentuk menyesuaikan lokasi dan kebutuhan, memperkuat pengawasan dengan pelibatan sekolah dan masyarakat sipil," terangnya.
(isa/ygs)