.webp)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa ini menganjurkan umat Muslim untuk memboikot produk-produk yang pro Israel atau negara-negara yang mendukung agresi terhadap Palestina.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menegaskan gerakan boikot seharusnya menargetkan perusahaan yang jelas-jelas mendukung penjajahan dan genosida yang dilakukan Israel di Palestina serta yang terafiliasi dengan bisnis dan ekonomi Israel. Sehingga, perusahaan tersebut masuk ke dalam kategori harus diboikot.
Lantas, bagaimana dengan perusahaan nasional yang berstatus terbuka (Tbk)?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meluruskan isu tersebut, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menegaskan perusahaan nasional Tbk tidak perlu diboikot hanya karena kepemilikan saham minoritas oleh asing.
Cholil menjelaskan tiga poin penting. Pertama, saham perusahaan nasional Tbk diperdagangkan bebas di bursa. Perusahaan tidak bisa mengontrol siapa yang membeli sahamnya.
Kedua, saham yang dibeli seringkali sangat minoritas, di bawah 5%. Kepemilikan sekecil ini tidak memberi pengaruh apapun terhadap kebijakan perusahaan.
Ketiga, boikot yang salah sasaran justru bisa melemahkan perusahaan nasional. Kepercayaan investor menurun dan stabilitas perusahaan terganggu.
"Jika tidak sampai 5%, investor itu tentu tidak bisa memberikan pengaruh pada kebijakan," jelas Cholil, dalam acara detikcom Leaders Forum beberapa waktu lalu.
Jika perusahaan seperti ini diboikot, hal ini berdampak buruk pada perekonomian nasional. Oleh karenanya, disarankan untuk melakukan gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) alih-alih memboikot semua produk.
Lawan Misinformasi, Perkuat Ekonomi Nasional
Dalam forum yang sama, aktivis Pro-Palestina Shafira Umm mengajak masyarakat melawan misinformasi. Menurutnya, boikot yang tepat justru akan membangkitkan industri lokal.
"Kita punya sumber daya manusia dan kreativitas tak terbatas, Mulai dari fesyen hingga makanan dan minuman," ujar Shafira.
Shafira menekankan pentingnya solidaritas untuk memperkuat ekonomi nasional, lokal, dan UMKM. Pemerintah dan masyarakat pun diminta untuk bersatu.
"Gerakan ini bukan sekadar ikut-ikutan. Ini adalah wujud penolakan kita terhadap ketidakadilan," tegas Shafira.
Shafira dan komunitasnya aktif mengadakan kajian tentang Palestina. Mereka bekerja sama dengan lembaga nirlaba untuk menyajikan informasi yang akurat.
Tujuannya adalah melawan narasi keliru yang merugikan ekonomi nasional. Apalagi, pihaknya juga berupaya untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan produk-produk lokal sebagai alternatif.
"Kami tidak anti ekonomi. Kami justru pro keadilan dan kemandirian," kata Shafira.
"Kami mendorong produk dalam negeri agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkasnya.
(akd/akd)
