Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menghadiri rapat membahas makan bergizi gratis (MBG) bersama Komisi IX DPR kemarin. Di rapat tersebut, muncul kritikan terkait MBG dari para anggota dewan.
Rapat tersebut digelar di ruang rapat Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025). Selain BGN, hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar. Rapat ini digelar khusus membahas persoalan MBG.
Dalam rapat, Dadan membeberkan data keracunan yang diduga karena MBG. Sejak, program dimulai pada Januari hingga September ini tercatat 6.517 orang mengalami keracunan yang diduga karena MBG. Data terbanyak berada di Pulau Jawa.
"Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah I itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307, wilayah II ini sudah bertambah tidak lagi 4.147 ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang, wilayah III ada 1.003 orang," ujar Dadan dalam rapat.
Dadan mengatakan temuan kasus keracunan meningkat di dua bulan terakhir. Ia menyebut mayoritas kasus keracunan karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tidak mematuhi standard operating procedure (SOP).
"Kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di dua bulan terakhir dan ini berkaitan dengan berbagai hal dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang yang ditetapkan tidak dipatuhi dengan saksama," ujar Dadan.
"Seperti contohnya pemilihan bahan baku yang seharusnya H-2 kemudian ada yang membeli H-4, kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam karena optimalnya di 4 jam seperti di Bandung itu, ada yang masak dari jam 9 dan kemudian di-delivery-nya ada yang sampai jam 12 ada yang 12 jam lebih," ujarnya.
Usai pemaparan, beberapa anggota Komisi IX DPR melempar kritik terhadap pelaksanaan MBG. Apa saja?
(eva/fas)