.webp)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menghadiri rapat membahas makan bergizi gratis (MBG) bersama Komisi IX DPR kemarin. Di rapat tersebut, muncul kritikan terkait MBG dari para anggota dewan.
Rapat tersebut digelar di ruang rapat Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025). Selain BGN, hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar. Rapat ini digelar khusus membahas persoalan MBG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat, Dadan membeberkan data keracunan yang diduga karena MBG. Sejak, program dimulai pada Januari hingga September ini tercatat 6.517 orang mengalami keracunan yang diduga karena MBG. Data terbanyak berada di Pulau Jawa.
"Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah I itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307, wilayah II ini sudah bertambah tidak lagi 4.147 ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang, wilayah III ada 1.003 orang," ujar Dadan dalam rapat.
Dadan mengatakan temuan kasus keracunan meningkat di dua bulan terakhir. Ia menyebut mayoritas kasus keracunan karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tidak mematuhi standard operating procedure (SOP).
"Kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di dua bulan terakhir dan ini berkaitan dengan berbagai hal dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang yang ditetapkan tidak dipatuhi dengan saksama," ujar Dadan.
"Seperti contohnya pemilihan bahan baku yang seharusnya H-2 kemudian ada yang membeli H-4, kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam karena optimalnya di 4 jam seperti di Bandung itu, ada yang masak dari jam 9 dan kemudian di-delivery-nya ada yang sampai jam 12 ada yang 12 jam lebih," ujarnya.
Usai pemaparan, beberapa anggota Komisi IX DPR melempar kritik terhadap pelaksanaan MBG. Apa saja?
Keracunan Bukan Angka Statistik
Anggota Komisi IX DPR F-PDIP Edi Wuryanto menyoroti pernyataan Presiden Prabowo soal statistik angka keracunan gegara MBG. Ia menekankan keracunan tidak bisa dikaitkan dengan angka statistik.
"Oleh karena itu, tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik, Pak, tidak bisa. Bapak jangan kasih informasi pada Presiden soal statistik," ujar Edi.
Edi mencecar Dadan terkait asal muasal munculnya angka statistik yang disebut Prabowo bahwa kesalahan MBG sebesar 0,00017%. Ia meminta Dadan tidak memberikan data yang salah kepada presiden.
"Ini sumbernya dari mana ini Pak Presiden ngomong hanya 1 persen? Itu mencederai perasaan rakyat. Ini ndak boleh, Pak, keselamatan rakyat, zero (korban)," imbuhnya.
Pelesetan "Makan Beracun Gratis"
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyinggung sejumlah pelesetan terkait MBG. Salah satunya, "makan beracun gratis".
"Saya rasa kita semua punya media sosial ya, kalau kita buka sosial media hari-hari ini ini, banyak itu berseliweran konten-konten termasuk ajakan untuk menolak MBG," kata Charles.
Charles mengaku miris dengan adanya konten-konten negatif di media sosial tersebut. Namun, tanpa konten negatif pun menurutnya, masyarakat sudah takut anak-anaknya mengkonsumsi MBG karena melihat rentetan kasus keracunan yang muncul.
"Ini buat saya sangat-sangat menyedihkan, kita kan mau program ini berhasil. Tapi, kalau ini dibiarkan maka tanpa ada kampanye negatif pun masyarakat bisa saja sudah takut untuk mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG," ucapnya.
Charles lantas membeberkan konten-konten di media sosial yang menyindir MBG. Bahkan, menurutnya, Dadan pun dipopulerkan sebagai ahli serangga.
"Konten-kontennya banyak Pak, lucu-lucu MBG itu sekarang dipelesetin bukan Makan Bergizi Gratis tapi 'Makan Beracun Gratis', 'Makan Belatung Gratis', makanan berbahaya dan lain-lainlah," kata Charles.
"Pak Dadan ini lumayan populer loh Pak sekarang di media sosial, fotonya banyak beredar gitu kan, ada teksnya 'Kepala BGN ahli serangga makanya bisa ada belatung gitu kan di nasi MBG', lucu-lucu," lanjutnya.
Dadan merespons kritikan tersebut. Ia menyerahkan pandangan kepada masing-masing masyarakat.
"Gini ya, itu kan hak masing-masing ya. Tapi mohon tidak mengaburkan bahwa ini adalah program yang bertujuan mulia," ujar Dadan.
Dadan menegaskan program MBG adalah cita-cita mulia dari Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi anak Indonesia maupun ibu hamil. Menurutnya, program tersebut perlu dihormati.
"(Program) yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita hormatilah istilah-istilah yang seperti itu," ungkapnya.
Diminta Buka Data Politisi Minta Jatah SPPG
Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin menyinggung adanya isu politisi memiliki sejumlah dapur SPPG. Sahidin meminta Kepala BGN menunjuk langsung orangnya jika benar.
"BGN ini program Presiden, bagaimana ini bisa selesai cepat, bagaimana 2025 ini targetnya tercapai karena multi efeknya ya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tapi, setelah kami jalan di dapil masing-masing, kami nggak nyaman juga, Pak, politisi yang mintalah, yang apa," kata Sahidin dalam rapat.
Sahidin menyebut pernah berkomunikasi dengan staf Kepala BGN tapi dengan tujuan menjembatani. Ia pun meminta BGN menunjuk siapa politikus yang minta-minta.
"Memang saya ada menelepon staf Bapak, tetapi kami hanya menjembatani, mungkin kalau yang lain nggak tahu saya. Tapi, kalau ada, tolong tunjuk ini minta-minta ini kerjaannya," ungkap Sahidin.
"Ini cari komisi ini, ini mencari kesempatan ini di program ini, begitu dong. Tapi, kalau buat narasi-narasi sehingga pengalihan isu-isu ini keluar, nggak mau juga kita. Persoalannya di dalam, di dalam sendiri. Saya tahu, kalau kita bicara mafia, mungkin nggak?" tambahnya.
Merespons hal ini, Dadan menyebut tak ingin membedakan semua pihak terlibat program MBG.
"Gini, saya tidak ingin mendikotomi politisi, pengusaha, TNI, polisi, dan lain-lain. Semua pihak yang berkontribusi di dalam program makan bergizi gratis adalah pejuang republik. Saya ucapkan terima kasih ke semua pihak," ungkap Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
Dadan mengatakan sampai saat ini pembangunan SPPG adalah investasi dari semua pihak. Ia menyampaikan terima kasih atas bantuan itu.
"Sampai sekarang, ini saya harus klarifikasi ya. Sampai sekarang, seluruh SPPG yang ada, itu adalah investasi dari para pihak," tutur Dadan.
"Mereka adalah para pejuang republik. Badan Gizi punya anggaran, dan sampai sekarang belum bisa bangun. Jadi kami ucapkan terima kasih pada semua pihak," tambahnya.
