Pimpinan DPR RI bersama Komisi V menggelar rapat dengan asosiasi pengemudi logistik. Perwakilan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, Tika Rostianti, menyampaikan sejumlah keluhan dari para pengemudi logistik.
Hal itu disampaikan Tika dalam rapat tersebut di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Salah satu yang disampaikan adalah perihal jumlah pengemudi logistik yang tidak sesuai dengan industrinya yang terus maju.
"Sejak COVID, banyak sekali vendor bertumbuh tapi SDM-nya tidak mengalami peningkatan dan sopir logistik tidak boleh membawa kernet, kita nggak punya stok sopir logistik dengan performa yang baik," kata Tika.
Tika juga menyampaikan agar para sopir logistik diberi pelatihan. Sebab, sopir logistik tidak memiliki standar kompetensi.
"Itu PR banget, jadi bagaimana beretika di jalan, bagaimana membawa kendaraan, merawat dan sebagainya, nggak pernah ada pelatihan, itu semua pengalaman di lapangan," ungkapnya.
Selain itu, dirinya menyampaikan keluhan terkait jam kerja para sopir logistik. Karena jam kerja yang tidak manusiawi, jadi banyak terjadi kecelakaan.
"Jadi teman-teman dari beberapa ekspedisi melaporkan bahwa jam kerja mereka tidak manusiawi. Dari Jakarta ke Surabaya itu 14 jam, dan itu sangat berbahaya," ucap dia.
"Sehingga turunannya banyak, kecelakaan terjadi, setidaknya dalam 1 minggu saya mengurus 7-8 anggota saya mengalami kecelakaan di bidang logistik," tambahnya.
Dirinya juga menyinggung dampak lain dari jam kerja berlebihan tersebut, yaitu penggunaan narkoba oleh para sopir logistik. Sebab, ada jarak tempuh yang harus dicapai dengan waktu yang tidak masuk akal.
"Setelah itu, hampir sebagian sopir logistik itu memakai doping, memakai narkoba. Sekarang nggak masuk akal. Soalnya Jakarta-Surabaya bisa 14 jam," tuturnya.
Lebih lanjut, Tika mengeluhkan juga soal nihilnya jaminan sosial untuk para sopir ekspedisi. Dirinya meminta jaminan sosial untuk sopir ekspedisi lebih diperhatikan.
"Termasuk jaminan sosial, saya kira PR juga bahwa pekerja informal, selain tidak punya direktorat khusus, kami tidak mendapatkan jaminan sosial dari perusahaan," ucapnya.
Simak juga Video: Pemerintah-Asosiasi Pengemudi Sepakat Zero Overload-Overdimensi 2027
(ial/azh)