DPR RI Bakal Perjuangkan SIM Gratis hingga Rumah Subsidi untuk Sopir Logistik

Pimpinan DPR bersama Komisi V DPR menerima sejumlah aspirasi asosiasi pengemudi logistik. DPR menyepakati tiga poin yang diusulkan asosiasi pengemudi dan akan disampaikan kepada pemerintah.

"Usulan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara terdiri atas enam poin, tapi mungkin yang baru kita bisa dorong kepada pemerintah itu ada tiga poin," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menutup rapat, Rabu (1/10/2025).

Poin pertama, kata Dasco, adalah perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum tanpa membayar PNBP. Ia mendorong usulan itu karena jumlah sopir logistik yang tidak terlalu banyak.

"Usulan kita akan mendorong perpanjangan SIM B1 umum dan SIM B2 umum tanpa membayar PNBP. karena jumlahnya tidak terlalu banyak," kata Dasco.

Kemudian, Dasco mengatakan pihaknya juga akan mendorong rumah subsidi bagi sopir logistik. Ia menyebut 90 persen pengemudi tidak bisa mengakses perumahan subsidi.

"Kemudian kita akan mendorong pemerintah adanya rumah khusus pengemudi angkutan logistik karena 90 persen pengemudi angkutan logistik tidak bisa mengakses perumahan subsidi," tambahnya.

Selain itu, DPR akan akan mendorong pemerintah untuk membantu anak-anak sopir logistik bisa bersekolah sampai perguruan tinggi. Ia berharap anak sopir logistik mendapatkan KIP dan PIP.

"Kami akan mendorong anak-anak driver logistik ini akan mendapat KIP kuliah dan PIP yang memang ada programnya di pemerintah dan kita akan sambungkan nanti di dalam tim tolong diinventarisir," ucapnya.

Terkait dengan pembentukan zero over dimension overloading (ODOL), Dasco mengatakan perlu dibahas lebih lanjut untuk melibatkan kementerian terkait. Dasco meminta Kemenhub diminta mengoordinasi hal tersebut.

"Sebagai koordinatornya, kita minta mungkin dari Kementerian Perhubungan untuk mengoordinir supaya teman-teman pengemudi, dari pimpinan Komisi V maupun dari kementerian lain bisa dibentuk agar tim bisa menjadi efektif, itu yang pertama," katanya.

Simak juga Video: Kakorlantas Soroti Aspek Ekonomi-Logistik pada Penertiban Muatan Kendaraan