.webp)
Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian (DIKPI) bersama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) menggelar kegiatan Academic Exchange Learning on Police. Kegiatan itu membahas sejumlah isu mulai dari HAM hingga demokrasi.
Diskusi digelar di gedung BRIN, Jakarta Selatan, pada Senin (29/9). Kegiatan ini menjadi ruang dialog akademik yang mempertemukan kalangan akademisi-polisi, peneliti dan praktisi untuk mendiskusikan tantangan, evaluasi, dan arah transformasi kepolisian di Indonesia.
Pertemuan dibuka dengan sambutan dari Dr. Sarah Nur Aini selaku perwakilan BRIN bidang kebijakan politik, hukum, dan keamanan. Dia menekankan pentingnya masukan kritis bagi Polri. Dalam paparannya, Sarah mengingatkan demokritisasi dan pemolisian bukan hal yang saling bertentangan, melainkan harus saling menguatkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kombes Dedy Tabrani didapuk menjadi pembicara mewakili DIKPI. Polisi bergelar akademik doktor ini mengatakan kegiatan tersebut untuk menggali perspektif akademik terkait transformasi Polri.
"Polri menghadapi tantangan dilematik antara menjadi alat negara dan sekaligus pelindung masyarakat. Dibutuhkan pijakan ilmiah agar strategi reformasi berjalan konsisten dan akuntabel," kata Dedy dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).
Sejumlah isu penting dibahas dalam diskusi ini mulai dari demokrasi dan pemolisian demokratis yang menekankan akuntabilitas, penghormatan HAM serta evaluasi keterlibatan masyarakat. Dialog ini juga membahas evaluasi Grand Strategy Polri 2005-2025, kebutuhan revisi UU Kepolisian agar selaras dengan perkembangan zaman dan prinsip democratic policing, urgensi penguatan pengawasan eksternal sebagai pilar akuntabilitas Polri, serta paradigma knowledge-based policing yang menekankan keadilan prosedural dan desain pelayanan berbasis legitimasi.
Kegiatan ini juga menyinggung tantangan struktural, kultural, dan instrumental Polri, termasuk persoalan politisasi, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Dalam dialog ini disepakati mengenai gagasan bahwa reformasi kepolisian harus ditempuh secara lebih substansial melalui transformasi kelembagaan, pendidikan, dan tata kelola yang transparan.
Melalui Academic Exchange Learning on Police Reform, DIKPI dan BRIN berkomitmen untuk terus mendorong penguatan ilmu kepolisian sebagai basis akademik dalam reformasi Polri. Hasil dialog ini diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam merumuskan strategi kepolisian yang lebih demokratis, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Tonton juga video "Sikap Komnas HAM Terkait Kasus Keracunan MBG" di sini:
(ygs/imk)
