Pemerintah menginstruksikan pemasangan CCTV di dalam dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa terhubung ke pusat hingga kewajiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) imbas marak kasus keracunan. Anggota Komisi IX DPR mendukung langkah tersebut.
"Itu (pemasangan CCTV-SLHS) langkah penting untuk memperbaiki sistem. Tetapi kami juga menilai penanganan tidak boleh berhenti pada pemasangan alat atau sertifikasi semata. Yang sama pentingnya adalah pembenahan menyeluruh pada proses pengadaan, distribusi, pengawasan kualitas makanan, dan pembinaan SDM penyelenggara," kata Nurhadi kepada wartawan, Senin (29/9/2025).
Ia mengusulkan agar jumlah porsi yang diproduksi di setiap dapur proporsional dengan jumlah dan kapasitas SDM yang ada. Misalnya, maksimal sekitar 2.000 porsi per dapur.
"Dengan pembatasan ini, jarak waktu antara selesai memasak, proses pemorsian, dan konsumsi tetap pendek sehingga makanan yang disajikan selalu dalam kondisi segar, layak dikonsumsi, dan bergizi," tutur Nurhadi.
"Kami mendorong agar kebijakan baru ini disertai sistem monitoring, audit, dan sanksi yang jelas, supaya keamanan dan kualitas makanan benar-benar terjamin dan kejadian luar biasa tidak terulang lagi," sambungnya.
(isa/imk)