Buntut marak kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat, serta koki yang terlatih. CISDI mendesak Prabowo merancang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program MBG.
"Sebaiknya prioritas pertama Pemerintah adalah menyusun Rancangan Peraturan Presiden untuk perbaikan sekaligus mengatur program MBG secara menyeluruh, bukan percepatan," ujar Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsih dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).
Proses perancangan Perpres ini, kata Diah, harus melibatkan akademisi, ahli, masyarakat sipil, dan semua pihak yang terlibat dalam program MBG. Hal ini dimaksud agar pengaturan seperti standar keamanan pangan yang melibatkan lintas sektor dapat diatur dalam Perpres.
"Dalam hal standar keamanan pangan, CISDI mendorong pemerintah menerapkan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). HACCP fokus ke pencegahan foodborne disease, sehingga pendekatannya fokus ke upaya pencegahan kontaminasi silang dalam semua proses dari penyimpanan pengolahan, dan distribusi makanan," tutur Diah.
Diah menuturkan HACCP menggunakan logika diagram alir, sebab-akibat, sehingga satu proses di satu titik akan berpengaruh ke proses berikutnya di titik berbeda. Dengan alur penilaian seperti ini, proses pengawasannya sangat ketat di setiap titik kontrol.
"CISDI mendorong HACCP karena secara pengukuran lebih komprehensif, indikator yang dipakai dan mekanisme yang digunakan lebih komplit dalam mengukur potensi kontaminasi silang makanan. Sudah ada studinya juga di berbagai negara, salah satunya India, bahwa penerapan HACCP terbukti mengurangi kontaminasi silang yang bisa mengakibatkan foodborne disease hingga sebesar 60 persen," jelasnya.
(isa/imk)