Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didatangi A'wan atau anggota Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Muhaimin dan rombongannya. KPK diminta segera menetapkan tersangka agar cepat menyelesaikan pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji.
"Saya tadi menuntut limitnya (batas waktu pengusutan) kapan. Jangan digoreng ngalor-ngidul kayak gini," kata Abdul di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025).
Dia juga berpesan kepada KPK agar pengusutan kasus ini yang seharusnya menyasar perorangan tidak sampai menyasar organisasi. Pihaknya merasa dirugikan jika dibawa-bawa terkait kasus ini.
"Penjelasan-penjelasan KPK jangan sampai menyentuh kepada institusi-institusi yang sebetulnya tidak semuanya terlibat. Hanya beberapa orang, tapi seluruh Indonesia akhirnya komplain ke saya," ucapnya.
Abdul juga memberikan doa kepada KPK. Doa itu diberikan juga sebagai bentuk dukungan kepada KPK dalam mengusut kasus ini.
"Kita doakan KPK tidak muntir (menyerah) gitu lho. Doanya nggak tanggung-tanggung, pakai khizib. Khizib itu doa tapi semacam mantra yang itu hanya dikenal oleh orang-orang suci," tuturnya.
Abdul juga meminta pihak yang terlibat di kasus ini diusut tuntas. Dirinya menduga kasus ini melibatkan banyak pihak.
"Tentu banyak sekali tidak hanya 1 orang itu, saya pikir melibatkan banyak pihak. Oh iya bisa ratusan travel," ungkapnya.
Terpisah, Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan pihaknya melakukan diskusi dengan para pengurus NU yang hadir tersebut. Namun soal permintaan segera penetapan tersangka dalam kasus haji, Budi meminta agar sabar menunggu.
"Kita sama-sama tunggu prosesnya karena penyidikan juga masih berlangsung di mana penyidik pada pekan ini masih secara intensif melakukan pemeriksaan," kata Budi.
Diskusi juga dilakukan membahas seputar masalah pemberantasan korupsi. Budi menyebut perwakilan NU itu mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
"Kami berdiskusi banyak hal terkait dengan isu-isu pemberantasan korupsi dan teman-teman dari NU juga mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK," ucapnya.
(ial/lir)