Kepala KSP Muhammad Qodari mengungkapkan, berdasarkan laporan Kemenkes dari total 8.583 dapur makan bergizi gratis (MBG), hanya 34 yang memiliki sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS). Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengatakan SLHS rentan menjadi proyek ilegal.
"Sebetulnya saya lebih setuju Kemenkes dilibatkan, sama seperti BPOM dan BKKBN secara langsung, dari pada cuma memberikan SLHS yang rentan menjadi proyek ilegal nantinya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Irma kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).
"Bahkan sertifikasi higienis saja sudah ada oknum institusi yang memperjualbelikan," sambungnya.
Irma pun mengusulkan Kemenkes, BPOM, hingga BKKBN turut serta dilibatkan mengawasi dapur MBG. Maka, menurutnya, kerja BGN dapat lebih fokus.
"Saya mendorong Kemenkes ikut serta dalam mengawasi sanitasi, BPOM mengawasi pangan aman dan BKKBN distribusi kepada PAUD dan ibu hamil," paparnya.
"Sehingga kerja BGN menjadi lebih fokus, tidak semua di handle BGN, ya pasti kacau, karena SDM nya tidak memadai untuk melakukan semua kerja tersebut di atas," imbuh dia.
Sebelumnya, Muhammad Qodari menjelaskan kasus keracunan dari program MBG yang terjadi di beberapa daerah. Qodari menyoroti sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) dan implementasi SOP keamanan pangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini masih menjadi persoalan.
Qodari mengungkapkan, laporan dari Kemenkes per 22 September 2025, dari total 8.583 dapur MBG, hanya 34 yang memiliki SLHS.
"Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS," kata Qodari dalam keterangannya, Selasa (24/9).
Baca juga: BGN Kini Wajibkan Koki MBG Punya Sertifikat |
Lihat juga Video: Ternyata Ada 8.549 Dapur MBG Belum Memiliki Sertifikasi Kemenkes
(amw/whn)