Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menyoroti kinerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni lantaran dianggap tak kunjung menyelesaikan konflik agraria. Dewi mengatakan aduan dan persoalan yang dihadapi masyarakat tak kunjung ditangani pemerintah.
Hal itu disampaikan Dewi saat audiensi bersama pimpinan DPR RI yang melibatkan pemerintah di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Hadir dalam rapat antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.
Mulanya, Dewi menjelaskan data konflik lahan dan kasus kekerasan yang menimpa petani. Salah satunya ialah konflik agraria lahan pertanian dengan BUMN, Perum Perhutani di Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah.
"Di Kementerian Kehutanan, Bapak Raja Juli, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Saya pernah mengajak Bapak Raja Juli itu ke salah satu Desa Bulupayung di Cilacap. Itu adalah konflik agraria puluhan tahun yang berkonflik dengan Perhutani," ujar Dewi.
Dewi mengatakan 9.000 hektare lahan perhatian di Cilacap merupakan lumbung pangan nasional. Bahkan Dewi mengaku telah menunjukkan kejanggalan konflik lahan pertanian yang diklaim sebagai lahan Perhutani kepada Raja Juli.
"Saya menunjukkan ke Pak Raja Juli, 'Pak, lihat mana ada hutan? Kenapa tanah-tanah pertanian produktif itu yang dikerjakan oleh kaum tani itu tidak kunjung dibebaskan dari klaim klaim kawasan hutan? Tidak kunjung dilepaskan dari klaim Perhutani?'," tanya Dewi.
(amw/fca)